Minggu, 23 November 2014

News / Nasional

Kepolisian Dinilai Buying Time Soal Simulator

Kamis, 18 Oktober 2012 | 21:39 WIB

Terkait

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepolisian dinilai sengaja memperlama proses pelimpahan perkara dugaan korupsi proyek pengadaan simulator surat izin mengemudi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Kepolisian didesak mempercepat pelimpahan perkara itu sesuai instruksi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

"Belum diserahkannya berkas kasus ke KPK pascasepuluh hari pidato Presiden, kami menilai Polri seolah buying time dan berlindung dibalik alasan tengah melakukan koordinasi," kata aktivis Indonesia Corruption Watch Donal Fariz yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil saat jumpa pers di Kantor Transparency International Indonesia (TII), Jakarta, Kamis (18/10/2012).

Donal mengatakan, percepatan proses pelimpahan perkara harus dilakukan mengingat adanya batas waktu penahanan para tersangka. KPK, kata dia, juga harus tetap melanjutkan proses penyidikan tanpa menunggu proses pelimpahan dari Kepolisian. "Fondasi penyidikan yang dilakukan oleh KPK dalam menangani kasus itu berbeda dengan Polri. Jadi, KPK harus tetap meneruskan penyidikan yang telah dilakukan sampai Polri menghentikan penyidikannya," kata dia.

Nurcholis Hidayat dari LBH Jakarta menambahkan, Polri harus memberikan sepenuhnya barang bukti kasus simulator kepada KPK. Jika tidak, maka Kepolisian tidak menghiraukan instruksi Presiden dan desakan masyarakat. "Penghentian penyidikan Polri selayaknya disertai pemberian sepenuhnya barang bukti kasus yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi," ujar Nurcholis.

Seperti diberitakan, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigadir Jenderal (Pol) Boy Rafli Amar mengatakan, butuh waktu yang tidak sebentar untuk melimpahkan kasus tersebut pada KPK. Dia memperkirakan ada masalah teknis yang belum ada kesepahaman bersama antara KPK dan Polri. Kemungkinan proses pelimpahan baru akan rampung beberapa hari kedepan.

Presiden telah memerintahkan Polri menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus simulator kepada KPK. Awalnya terjadi sengketa kewenangan penyidikan setelah KPK dan Polri sama-sama menetapkan tiga orang sebagai tersangka. Ketiganya, yakni mantan Wakil Kepala Korlantas Brigadir Jenderal (Pol) Didik Purnomo, serta dua rekanan pengadaan, yakni Direktur Utama PT Citra Mandiri Metalindo Abadi Budi Susanto dan Direktur Utama PT Inovasi Teknologi Indonesia Soekotjo Bambang.

Polri hanya akan menangani kasus yang tidak melibatkan penyelenggara negara. Kasus ini melibatkan dua tersangka, yaitu Kepala Primer Koperasi Polisi Ajun Komisaris Besar Teddy Rusmawan selaku panitia lelang proyek simulator dan Bendahara Korlantas Komisaris Legimo. Selain tiga tersangka tersebut, KPK juga menjerat Inspektur Jenderal Djoko Susilo selaku Kepala Korps Lalu Lintas Polri saat itu.


Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
Polisi Vs KPK
Dugaan Korupsi Korlantas Polri

 

 

 


Penulis: Aditya Revianur
Editor : Sandro Gatra