Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggaran Besar Tak Jamin Kinerja Polri Lebih Baik

Kompas.com - 14/10/2012, 15:44 WIB
Dian Maharani

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat kepolisian Bambang Widodo Umar menyetujui rencana Komisi III DPR RI menaikkan anggaran Polri untuk menangani kasus korupsi. Namun, ia menilai, anggaran besar tidak menjamin kinerja Polri menjadi lebih baik dalam hal pemberantasan korupsi.

"Untuk mengharapkan penanganan kasus, profesionalisme maupun mentalnya baik itu tidak hanya tergantung dari masalah anggaran atau biaya, tapi bagaimana pendidikan dan latihan mereka (penyidik). Itu penting sekali," kata Bambang saat dihubungi, Minggu (14/10/2012).

Menurut Bambang, kemampuan para penyidik harus lebih diperhatikan. Para penyidik memerlukan pelatihan lebih untuk menangani kasus-kasus mulai dari penyelidikan hingga naik ke tahap penyidikan. Dengan ditambahnya anggaran tersebut, Polri dituntut dapat meningkatkan kinerja dalam penanganan kasus korupsi.

Lanjut Bambang, minimnya anggaran tak bisa lagi menjadi alasan Polri atas tidak efektifnya penanganan kasus korupsi selama ini. Kabar tunjangan penyidik yang ikut naik dengan penyamarataan biaya operasional penanganan kasus korupsi di Polri, Kejaksaan dan KPK juga tak menjamin hal tersebut.

"Kalau hanya disandarkan pada gaji saja saya tidak menjamin. Menurut saya, tidak menjamin bahwa itu akan menjadi baik," tandasnya.

Seperti diberitakan, Komisi III DPR berencana menyetarakan anggaran Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK pada 2013 untuk penanganan kasus korupsi.

Selama ini, anggaran penanganan kasus di Kepolisian dan Kejaksaan memang jauh lebih kecil dibandingkan KPK. Polri sendiri menjelaskan, biaya penyidikan di KPK bisa mencapai Rp 300 juta per kasus, sedangkan di kepolisian hanya sekitar Rp 37 juta per kasus. Sementara untuk gaji penyidik setingkat komisaris sekitar Rp 4 juta, sedangkan di KPK mencapai Rp 25 juta.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Nasional
Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Nasional
Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Nasional
Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Nasional
Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Nasional
Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Nasional
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Komisi II Sebut 'Presidential Threshold' Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Komisi II Sebut "Presidential Threshold" Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Nasional
Nyanyi 'Pertemuan' di Depan Titiek Soeharto, Prabowo: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nyanyi "Pertemuan" di Depan Titiek Soeharto, Prabowo: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nasional
Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com