Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

IPW: Tolak Kenaikan Anggaran Polri

Kompas.com - 14/10/2012, 00:16 WIB
Christoporus Wahyu Haryo P

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com -- Indonesia Police Watch (IPW) menilai, rencana kenaikan anggaran Polri dan menyamakan gaji penyidik Polri dengan Komisi Pemberantasan Korupsi harus ditolak. Yang perlu dilakukan sekarang ini adalah mengusut kekayaan para pejabat Polri, yang umumnya memiliki rumah dan mobil mewah, yang sangat tidak sebanding dengan gajinya.

Ketua Presidium IPW Neta S Pane, Sabtu malam (13/10/2012) menyatakan, sejak berpisah dari TNI, selama 12 tahun terakhir, Polri telah mendapatkan kenaikan anggaran 1.000 persen. Dalam catatan IPW, tahun 1999/2000 anggaran Polri hanya Rp 3,2 triliun. Tahun 2012, anggaran polisi melonjak menjadi Rp 39,78 triliun. Tahun 2013, Polri minta tambahan anggaran menjadi Rp 41 triliun.

"Ironinya, kenaikan anggaran yang begitu besar tak berbanding lurus dengan kenaikan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat. Keluhan terhadap anggota Polri yang suka melakukan pungli masih terus bermunculan. Begitu juga dugaan korupsi kian merebak. Salah satunya adalah kasus simulator SIM," tutur Neta.

Oleh karena itu, menurut Neta, sebelum menaikkan anggaran atau gaji Polri, IPW mendesak dilakukan pengusutan terhadap kekayaan lima kelompok anggota Polri. Mereka meliputi polisi yang memegang jabatan strategis, polisi yang memiliki wewenang dalam proyek pengadaan, memegang wilayah, yang memegang jasa pelayanan publik, dan yang memegang penanganan kasus. Begitu pula dengan polisi yang di wilayah tugasnya ada pertambangan, perkebunan, dan kawasan hutan.

"Tanpa pengawasan ekstra ketat kenaikan anggaran dan gaji Polri hanya menggarami laut, yang tidak akan membawa perubahan signifikan pada peningkatan sikap, prilaku maupun kinerja Polri. Contohnya sejak reformasi sejak 12 tahun lalu, dimana anggaran Polri sudah naik 1.000 persen, tapi sikap, perilaku, dan kinerja Polri masih saja dikeluhkan masyarakat," papar Neta.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Bakal Oposisi atau Tidak, PDI-P: Sudah 'Clear', Diserahkan pada Ketua Umum

Soal Bakal Oposisi atau Tidak, PDI-P: Sudah "Clear", Diserahkan pada Ketua Umum

Nasional
Jokowi Targetkan Negosiasi Kepemilikan Saham PT Freeport Selesai Juni 2024

Jokowi Targetkan Negosiasi Kepemilikan Saham PT Freeport Selesai Juni 2024

Nasional
Indonesia Kirim Bantuan untuk Palestina Lewat Udara, TNI Bakal 'Drop' di Yordania

Indonesia Kirim Bantuan untuk Palestina Lewat Udara, TNI Bakal "Drop" di Yordania

Nasional
RI Segera Kuasai 61 Persen Saham Freeport, Jokowi: 80 Persen Pendapatan Akan Masuk ke Negara

RI Segera Kuasai 61 Persen Saham Freeport, Jokowi: 80 Persen Pendapatan Akan Masuk ke Negara

Nasional
Penyidikan Selesai, Nilai Gratifikasi dan TPPU Hakim Agung Gazalba Saleh Capai Rp 9 M

Penyidikan Selesai, Nilai Gratifikasi dan TPPU Hakim Agung Gazalba Saleh Capai Rp 9 M

Nasional
Kenaikan Pemudik Diprediksi Capai 56 Persen Tahun Ini, Jokowi Imbau Masyarakat Mudik Lebih Awal

Kenaikan Pemudik Diprediksi Capai 56 Persen Tahun Ini, Jokowi Imbau Masyarakat Mudik Lebih Awal

Nasional
Jokowi: Mudik Tahun ini Kenaikannya 56 Persen, Total Pemudik 190 Juta

Jokowi: Mudik Tahun ini Kenaikannya 56 Persen, Total Pemudik 190 Juta

Nasional
Jawaban Puan Ditanya soal Wacana Pertemuan Prabowo-Megawati Usai Pilpres 2024

Jawaban Puan Ditanya soal Wacana Pertemuan Prabowo-Megawati Usai Pilpres 2024

Nasional
Yusril Kutip Ucapan Mahfud soal Gugatan ke MK Bukan Cari Menang, Sebut Bertolak Belakang

Yusril Kutip Ucapan Mahfud soal Gugatan ke MK Bukan Cari Menang, Sebut Bertolak Belakang

Nasional
Tunggu Langkah Prabowo, Golkar Tak Masalah PDI-P Merapat ke Koalisi Pemerintahan Selanjutnya

Tunggu Langkah Prabowo, Golkar Tak Masalah PDI-P Merapat ke Koalisi Pemerintahan Selanjutnya

Nasional
Yusril Kembali Klarifikasi Soal 'Mahkamah Kalkulator' yang Dikutip Mahfud MD

Yusril Kembali Klarifikasi Soal "Mahkamah Kalkulator" yang Dikutip Mahfud MD

Nasional
Setelah Lebaran, Ketua MA Proses Pengisian Wakil Ketua MA Non-Yudisial dan Sekretaris MA yang Kosong

Setelah Lebaran, Ketua MA Proses Pengisian Wakil Ketua MA Non-Yudisial dan Sekretaris MA yang Kosong

Nasional
Jokowi: Saya Tidak Mau Berkomentar yang Berkaitan dengan MK

Jokowi: Saya Tidak Mau Berkomentar yang Berkaitan dengan MK

Nasional
KPU dan Kubu Prabowo Kompak, Anggap Gugatan Anies dan Ganjar Langgar Aturan MK

KPU dan Kubu Prabowo Kompak, Anggap Gugatan Anies dan Ganjar Langgar Aturan MK

Nasional
Sekjen Golkar: Bayangkan kalau Kita Lagi Siapkan Pilkada, Malah Bicara Munas, Apa Enggak Pecah?

Sekjen Golkar: Bayangkan kalau Kita Lagi Siapkan Pilkada, Malah Bicara Munas, Apa Enggak Pecah?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com