Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Keputusan Gedung Baru KPK Diketok Palu 18 Oktober

Kompas.com - 12/10/2012, 16:31 WIB
Sabrina Asril

Penulis

 JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI Tamsil Linrung mengatakan, pihaknya akan segera memproses rekomendasi dari Komisi III terkait alokasi anggaran untuk gedung baru Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Rencananya, pengesahan keputusan Komisi III ini akan dilakukan pada rapat paripurna pekan depan.

"Segala sesuatu kalau dalam nota keuangan pemerintah akan kami teruskan. Banggar sepakat untuk gedung KPK itu," ujar Tamsil, Jumat (13/10/20,12), di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Selatan.

Untuk mekanisme selanjutnya, Banggar akan melakukan harmonisasi dengan Menteri Keuangan. Namun, harmonisasi itu, lanjut Tamsil, tidak akan memakan waktu lama karena pemerintah sebenarnya juga sudah pernah menganggarkannya.

"Kalau sudah disetujui di tingkat komisi, tidak ada alasan tidak jalan. Nilainya juga tidak akan mengalami perubahan," ujar politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.

Tamsil menargetkan, keputusan Banggar akan dibawa ke rapat paripurna yang akan dilakukan pada tanggal 18 Oktober mendatang. "Minggu depan tanggal 18 (Oktober) akan kami paripurnakan, akan kita agendakan itu. Jika sudah disahkan, otomatis Januari juga sudah bisa turun DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran)," kata Tamsil.

Sementara itu, terkait usulan pembangunan gedung-gedung pemerintahan, ia mengatakan, adanya moratorium atau penghentian sementara. Menurutnya, untuk instansi lain, sebaiknya meminjam gedung yang sudah ada. "Tapi kalau untuk KPK, kami melihat sudah mendesak jadi harus ada," kata Tamsil.

Seperti diberitakan, Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI akhirnya sepakat mengalokasikan anggaran untuk pembangunan gedung baru Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Komisi bidang hukum ini menyepakati membuka blokir atas pos anggaran yang dikeluarkan Kementerian Keuangan RI beberapa waktu lalu untuk gedung KPK sebesar Rp 61.099.880.000,- untuk tahap pertama. Pembangunan gedung baru KPK itu akan dilakukan secara multi years mulai dari tahun 2013 dengan total biaya yang diperlukan mencapai Rp 168 miliar.

Berita terkait dapat diikuti dalam topik "Gedung Baru KPK"

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

    Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

    [POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

    Nasional
    Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

    Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

    Nasional
    Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

    Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

    Nasional
    Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

    Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

    Nasional
    Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

    Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

    Nasional
    Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

    Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

    Nasional
    e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

    e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

    Nasional
    Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

    Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

    Nasional
    MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

    MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

    Nasional
    Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

    Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

    Nasional
    4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

    4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

    Nasional
    Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

    Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

    Nasional
    Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

    Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com