Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Keluarga Novel Ucapkan Terima Kasih kepada Presiden

Kompas.com - 08/10/2012, 23:47 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Keluarga penyidik KPK Kompol Novel Baswedan menyambut baik pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyikapi permasalahan KPK dan Polri, termasuk proses hukum Novel yang dituduh menganiaya pelaku pencurian saat bertugas di Polresta Bengkulu pada 2004 silam.

Kakak Novel, Taufik Baswedan, mengatakan, sikap Presiden SBY bahwa keinginan Polri memproses hukum Novel tidak tepat, adalah sudah benar.

"Pidato Presiden SBY sudah jelas dan mantap lah. Kami keluarga menyampaikan terima kasih kepada Presiden, dukungan publik, dan media massa," ujar Taufik, Senin (8/10/2012).

Diberitakan sebelumnya, puluhan anggota Polda Bengkulu bersama jajaran perwira Polda Metro Jaya hendak menangkap Novel di kantor KPK, Jakarta, pada Jumat (5/10/2012) malam.

Dia diduga terlibat penganiayaan kepada pelaku pencurian sarang burung walet saat menjabat Kasat Reskrim Polresta Bengkulu pada 2004 atau delapan tahun lalu.

Namun, pihak KPK menolak upaya penangkapan dan rencana penggeledahan pihak kepolisian itu lantaran tidak sesuai aturan.

Menyikapi insiden di kantor KPK, Presiden SBY memberikan pernyataan sikap bersamaan sikapnya pada sejumlah masalah lainnya. Presiden SBY bersikap bahwa keinginan Polri untuk melakukan proses hukum terhadap Kompol Novel Baswedan dipandang tidak tepat dari segi waktu maupun caranya.

"Anggota keluarga lain sudah tahu, istri juga sudah tahu dan menyaksikan pidato Presiden tadi. Kami anggap ini sudah selesai. Sebab dari pertama, khususnya dari tim advokasi Novel, memang Novel tidak terlibat," kata Taufik.

Meski demikian, keluarga akan mengupayakan agar orang-orang yang memberikan 'perintah' pengusutan kasus Kompol Novel Baswedan diperiksa, bila kepolisian tetap ngotot memproses kasus tersebut.

"Kalau mereka bersikukuh melanjutkan kasus ini, maka ini adalah kriminalisasi, kami akan upayakan agar orang-orang yang memproses kasus ini, yakni Polda Bengkulu dan yang memberi perintah kasus Novel itu untuk diperiksa," ujar Taufik.

Rencana penangkapan Novel menjadi ganjil karena ia saat ini termasuk salah satu penyidik yang menangani dugaan kasus korupsi di Korlantas Polri.(Abdul Qodir)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Ahmad Ali Akui Temui Prabowo untuk Cari Dukungan Maju Pilkada Sulteng

    Ahmad Ali Akui Temui Prabowo untuk Cari Dukungan Maju Pilkada Sulteng

    Nasional
    PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

    PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

    Nasional
    Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

    Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

    Nasional
    Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

    Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

    Nasional
    Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

    Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

    Nasional
    Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

    Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

    Nasional
    Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

    Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

    Nasional
    MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

    MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

    Nasional
    Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

    Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

    Nasional
    Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

    Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

    Nasional
    Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

    Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

    Nasional
    Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

    Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

    Nasional
    Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

    Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

    Nasional
    Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

    Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

    Nasional
    JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

    JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com