Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden: Kasus Irjen DS Ditangani KPK

Kompas.com - 08/10/2012, 21:09 WIB
Hindra Liauw

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyinggung soal perselisihan antara Kepolisian RI dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait penanganan kasus dugaan korupsi pengadaan simulator ujian SIM Korlantas Polri.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan mantan Kepala Korlantas Irjen Djoko Susilo dan tiga orang lainnya sebagai tersangka. Sementara Polri juga menangani kasus yang sama. Dalam penanganan Polri, hanya Irjen Djoko Susilo yang tidak dijadikan tersangka.

Menurut Presiden, setelah adanya perselisihan penanganan kasus simulator, ia mendapat laporan dari Kapolri Jenderal (Pol) Timur Pradopo.

"Disepakati bagi Irjen DS ditangani KPK, sisanya ditangani Polri. Tetapi, kepada publik, pernyataan KPK tidak seperti itu. Itu sebabnya, dalam acara buka bersama di Mabes Polri, 8 Agustus 2012, baik Kapolri maupun Pemimpin KPK Abraham Samad, saya sampaikan kepada mereka berdua agar sesuai UU dan MoU agar bisa bekerja sama konstruktif agar penanganan simulator bisa efektif dan tuntas," kata Presiden dalam pidatonya di Istana Negara, Jakarta, Senin (8/10/2012) malam.

Solusi yang ditawarkan Presiden, penanganan kasus korupsi yang diduga melibatkan Djoko Susilo dan sejumlah pejabat lainnya ditangani satu lembaga, yaitu KPK.

"Kalau dilanjutkan ke penuntutan, pejabat yang melakukan itu dituntut bersama-sama. Kalau ada kasus yang berbeda terkait penyimpangan pengadaan barang di Polri, akan ditangani Polri. Kapolri akan melakukan penindakan," ujarnya.

Presiden SBY mengatakan, pada prinsipnya Polri akan melimpahkan hasil penyidikan selama ini kepada KPK yang akan dilakukan sesuai mekanisme.

"Penanganan Irjen Djoko Susilo agar ditangani KPK, agar tidak dipecah," jelas Presiden.

Ikuti perkembangan berita mengenai dugaan korupsi simulator dalam topik: Dugaan Korupsi Korlantas Polri

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Kepala Daerah Mutasi Pejabat Jelang Pilkada 2024 Bisa Dipenjara dan Denda

    Kepala Daerah Mutasi Pejabat Jelang Pilkada 2024 Bisa Dipenjara dan Denda

    Nasional
    KPK Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Sebagai Tersangka Hari Ini

    KPK Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Sebagai Tersangka Hari Ini

    Nasional
    Daftar 33 Pengajuan Amicus Curiae Sengketa Pilpres 2024 di MK

    Daftar 33 Pengajuan Amicus Curiae Sengketa Pilpres 2024 di MK

    Nasional
    Apa Gunanya 'Perang Amicus Curiae' di MK?

    Apa Gunanya "Perang Amicus Curiae" di MK?

    Nasional
    Dampak Erupsi Gunung Ruang: Bandara Ditutup, Jaringan Komunikasi Lumpuh

    Dampak Erupsi Gunung Ruang: Bandara Ditutup, Jaringan Komunikasi Lumpuh

    Nasional
    Megawati Lebih Pilih Rekonsiliasi dengan Jokowi atau Prabowo? Ini Kata PDI-P

    Megawati Lebih Pilih Rekonsiliasi dengan Jokowi atau Prabowo? Ini Kata PDI-P

    Nasional
    Yusril Sebut Kekalahan Prabowo di Aceh Mentahkan Dugaan 'Cawe-cawe' Pj Kepala Daerah

    Yusril Sebut Kekalahan Prabowo di Aceh Mentahkan Dugaan "Cawe-cawe" Pj Kepala Daerah

    Nasional
    Kejagung Kembali Sita Mobil Milik Harvey Moeis, Kini Lexus dan Vellfire

    Kejagung Kembali Sita Mobil Milik Harvey Moeis, Kini Lexus dan Vellfire

    Nasional
    Yusril Harap 'Amicus Curiae' Megawati Tak Dianggap Tekanan Politik ke MK

    Yusril Harap "Amicus Curiae" Megawati Tak Dianggap Tekanan Politik ke MK

    Nasional
    Soal Peluang Rekonsiliasi, PDI-P: Kami Belum Bisa Menerima Perlakuan Pak Jokowi dan Keluarga

    Soal Peluang Rekonsiliasi, PDI-P: Kami Belum Bisa Menerima Perlakuan Pak Jokowi dan Keluarga

    Nasional
    IKN Teken Kerja Sama Pembangunan Kota dengan Kota Brasilia

    IKN Teken Kerja Sama Pembangunan Kota dengan Kota Brasilia

    Nasional
    Yusril Sebut 'Amicus Curiae' Megawati Harusnya Tak Pengaruhi Putusan Hakim

    Yusril Sebut "Amicus Curiae" Megawati Harusnya Tak Pengaruhi Putusan Hakim

    Nasional
    ICW Dorong Polda Metro Dalami Indikasi Firli Bahuri Minta Rp 50 M Ke SYL

    ICW Dorong Polda Metro Dalami Indikasi Firli Bahuri Minta Rp 50 M Ke SYL

    Nasional
    Sertijab 4 Jabatan Strategis TNI: Marsda Khairil Lubis Resmi Jabat Pangkogabwilhan II

    Sertijab 4 Jabatan Strategis TNI: Marsda Khairil Lubis Resmi Jabat Pangkogabwilhan II

    Nasional
    Hasto Beri Syarat Pertemuan Jokowi-Megawati, Relawan Joman: Sinisme Politik

    Hasto Beri Syarat Pertemuan Jokowi-Megawati, Relawan Joman: Sinisme Politik

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com