Pidato Presiden SBY Diperkirakan Tak Puaskan Publik

JAKARTA, KOMPAS.com — Pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono nanti malam diperkirakan tak akan memenuhi keinginan dan harapan publik.

"Saya tidak yakin Presiden akan menyampaikan instruksi agar Polri membiarkan KPK menangani penuh kasus dugaan korupsi pengadaan proyek simulator di Korps Lalu Lintas Polri itu. Paling jauh, desakan Presiden adalah agar Polri dan KPK bersinergi," ujar anggota Komisi III DPR, Bambang Soesatyo, di Gedung DPR, Senin (8/10/2012) siang ini.

Prediksi anggota Fraksi Partai Golkar itu, seperti biasa, Presiden Yudhoyono akan bermain aman. Padahal, ketidaknyamanan masyarakat sudah memuncak akibat rentetan konflik di dalam negeri.

"Oleh karena itu, Presiden Yudhoyono harus segera mengambil inisiatif menyelesaikan persoalan KPK versus Polri agar segala sesuatunya terkendali dan kondusif. Sudah jelas bahwa KPK dan Polri gagal menemukan jalan untuk menyelesaikan persoalan," lanjut Bambang.

Bambang menambahkan, Presiden tidak bisa lagi hanya menunggu KPK dan Polri menyelesaikannya sendiri. "Mengambil alih seperti apa yang dilakukan Presiden? Jika dibiarkan berlarut-larut, Presiden sendiri yang dirugikan. Akan muncul anggapan bahwa Presiden yang belakangan ini sering bepergian ke luar negeri itu tidak peduli dengan ragam persoalan yang terus bermunculan di dalam negeri," kata Bambang.

Lebih dari itu, tambah Bambang, publik semakin yakin bahwa efektivitas pemerintahan sekarang ini terus menurun. Sebab, potret negara kini tampak amat buram karena sarat konflik, termasuk konflik berdarah. Mulai dari konflik antarorganisasi kemasyarakatan (ormas), konflik horizontal berdarah di sejumlah daerah yang tak jarang menelan korban jiwa, tawuran antarpelajar, sampai dengan konflik antarinstitusi negara.

"Kekuatan pemerintah untuk mengendalikan ketertiban umum tampak terus merosot. Padahal, pemerintah memiliki wewenang dan peralatan untuk mewujudkan suasana kehidupan yang kondusif," katanya.

Menurut Bambang, kelambanan Presiden menyelesaikan konflik KPK dengan Polri sudah melahirkan macam-macam dugaan. "Misalnya, Presiden diduga menerapkan manajemen konflik untuk menciptakan ketergantungan dan menggelembungkan kekuasaannya. Ada juga yang menduga Presiden tersandera oleh kepentingannya sendiri sehingga kesulitan menawarkan  jalan tengah yang bisa mengharmonisasi KPK dan Polri," tutur Bambang lagi.