Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pimpinan KPK-Polri Jangan Sampai Ditunggangi

Kompas.com - 08/10/2012, 12:23 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pimpinan Kepolisan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta mawas diri dan jangan sampai ditunggangi kepentingan lain di luar agenda pemberantasan korupsi dan penegakan hukum. Kedua pimpinan institusi itu harus sadar bahwa dampak dari konflik berkepanjangan yakni tertundanya tugas kedua institusi itu.

"Ada pihak yang diuntungkan dari kisruh KPK dan Polri ini. Tentu saja pihak yang sedang bermasalah dengan hukum dan pemberantasan korupsi ini akan tertawa ketika melihat kasus KPK versus Polri berlarut- larut," kata anggota Komisi III DPR Ahmad Basarah, di Jakarta, Senin ( 8/10/2012 ).

Hal itu dikatakan Basarah menyikapi konflik Polri-KPK yang sudah terbuka. Konflik itu muncul pascapengungkapan kasus dugaan korupsi proyek simulator di Korps Lalu Lintas Polri. Konflik semakin meruncing ketika Kepolisian hendak menangkap anggotanya yang bertugas di KPK, Komisaris Novel Baswedan, Jumat pekan lalu.

Basarah menilai, melihat situasi sekarang, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono seharusnya berperan layaknya kepala pemerintahan. Presiden, kata dia, tidak boleh memakai alasan intervensi hukum untuk tidak turut campur. Presiden harus berani mengambil keputusan atas kisruh KPK-Polri.

"Presiden mempunyai kewajiban menjaga suasana kondusif seluruh tatanan nasional Indonesia termasuk di dalamnya adalah sistem penegakan hukum dengan sebaik-baiknya," kata Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan itu.

Basarah juga berharap agar rapat kerja antara Komisi III dengan pimpinan KPK, Polri, dan Kejaksaan yang akan digelar pekan ini bisa memberikan solusi atas konflik, bukan malah semakin memperkeruh suasana. Untuk itu, dia berharap agar pimpinan seluruh institusi penegak hukum bisa hadir.

Sebelumnya, rapat antara Komisi III, Kejaksaan, dan Kepolisian sudah digelar tiga pekan lalu. Namun, pertemuan dihentikan ditengah pembahasan lantaran pimpinan KPK tak lengkap. Rapat lanjutan dua pekan lalu juga ditunda lantaran Kepala Biro KPK meninggal dunia. Rencananya, rapat akan digelar Rabu nanti.

Saat ini, pimpinan KPK dan Polri tengah menggelar pertemuan tertutup di Istana Negara. Rencananya, Presiden juga akan memberikan pernyataan nanti malam.

Berita terkait polemik kedua lembaga dapat diikuti dalam topik "Polisi vs KPK"

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tanggal 8 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 8 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    UU KIA Disahkan, Ini Ketentuan Gaji Ibu Cuti 6 Bulan

    UU KIA Disahkan, Ini Ketentuan Gaji Ibu Cuti 6 Bulan

    Nasional
    Kaesang Diisukan Maju Pilkada Jakarta, PKB: Ya Bagus, Ketum PSI...

    Kaesang Diisukan Maju Pilkada Jakarta, PKB: Ya Bagus, Ketum PSI...

    Nasional
    Anggota Komisi V Yakin Basuki Bisa Gantikan Kinerja Kepala OIKN

    Anggota Komisi V Yakin Basuki Bisa Gantikan Kinerja Kepala OIKN

    Nasional
    Ahli: Jalan Layang MBZ Belum Bisa Disebut Tol

    Ahli: Jalan Layang MBZ Belum Bisa Disebut Tol

    Nasional
    KPK Benarkan 3 Saksi Harun Masiku Masih Satu Keluarga

    KPK Benarkan 3 Saksi Harun Masiku Masih Satu Keluarga

    Nasional
    Usut Korupsi 109 Ton Emas, Kejagung: Emas yang Beredar Tetap Bisa Dijual di Antam

    Usut Korupsi 109 Ton Emas, Kejagung: Emas yang Beredar Tetap Bisa Dijual di Antam

    Nasional
    Ahli Sebut Jalan Tol MBZ Seharusnya Datar, Bukan Bergelombang

    Ahli Sebut Jalan Tol MBZ Seharusnya Datar, Bukan Bergelombang

    Nasional
    Pergantian Kepala Otorita IKN Dipertanyakan Puan, Dibela Anggota Komisi V DPR

    Pergantian Kepala Otorita IKN Dipertanyakan Puan, Dibela Anggota Komisi V DPR

    Nasional
    KPK Geledah 7 Lokasi Terkait Kasus PT PGN, Amankan Dokumen Transaksi Gas

    KPK Geledah 7 Lokasi Terkait Kasus PT PGN, Amankan Dokumen Transaksi Gas

    Nasional
    DPR Sahkan UU Kesejahteraan Ibu dan Anak, Ini 6 Poin Pentingnya

    DPR Sahkan UU Kesejahteraan Ibu dan Anak, Ini 6 Poin Pentingnya

    Nasional
    Komentari Kebijakan Pemerintah Beri Konsesi Tambang untuk Ormas, Eks Menag Bilang Harus Berbasis 4 Nilai

    Komentari Kebijakan Pemerintah Beri Konsesi Tambang untuk Ormas, Eks Menag Bilang Harus Berbasis 4 Nilai

    Nasional
    WNI Tanpa Visa Haji Ditangkap di Arab Saudi, Menag: Terbukti Sekarang Jadi Masalah

    WNI Tanpa Visa Haji Ditangkap di Arab Saudi, Menag: Terbukti Sekarang Jadi Masalah

    Nasional
    Spesifikasi Beton Turun, Kekuatan Tol MBZ Disebut Hanya Tahan 75 Tahun

    Spesifikasi Beton Turun, Kekuatan Tol MBZ Disebut Hanya Tahan 75 Tahun

    Nasional
    Beri Catatan untuk APBN 2025, Said Abdullah Ingin Masalah Hilirisasi dan Kemandirian Pangan Jadi Fokus Utama

    Beri Catatan untuk APBN 2025, Said Abdullah Ingin Masalah Hilirisasi dan Kemandirian Pangan Jadi Fokus Utama

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com