Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Harus Dikawal Sampai Indonesia Bersih dari Korupsi

Kompas.com - 07/10/2012, 08:55 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Ketua Komisi untuk Orang Hilang dan Tindakan Kekerasan (Kontras), Usman Hamid menyatakan, masyarakat akan terus mendampingi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut tuntas semua kasus korupsi di Indonesia. Salah satu bentuk dukungan, kata dia, dengan mengawal eksistensi KPK saat ada yang berniat mengerdilkannya.

"Kita akan terus mengawal sampai Indonesia benar-benar bersih dari korupsi. Kita belum pernah merdeka dari korupsi, korupsi anggaran, korupsi lingkungan dan lainnya," kata Usman, dalam aksi "SaveKPK" di Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, Minggu (7/10/2012) pagi.

Hari ini, Usman bergabung bersama ratusan anggota masyarakat dari berbagai lapisan yang menyatakan dukungannya pada KPK. Menurutnya, aksi ini sebagai bentuk dukungan moril agar KPK memiliki kekuatan di tengah upaya pelemahan yang terus terjadi.

"Ini semua warga masyarakat yang peduli pada pemberantasan korupsi. Kita dukung KPK yang dijegal banyak kalangan. Baik itu DPR ataupun kepolisian," ujarnya.

Ia mengungkapkan, persoalan pemberantasan korupsi di Indonesia menjadi semakin kusut saat Polri sebagai intitusi penegak hukum dinilai  mempersulit langkah KPK. Menurut Usman, ada sesuatu yang tengah disembunyikan Polri.

"Kami rasa persoalannya ketika polisi mempersulit KPK, berarti ada sesuatu yang disembunyikan," kata Usman.

Gerakan "SaveKPK" yang juga merebak di dunia maya merupakan bentuk dukungan moril kepada KPK, setelah pada Jumat (5/10/2012) malam, pihak kepolisian mendatangi Gedung KPK untuk menangkap seorang penyidiknya, Novel Baswedan, atas tuduhan tindak kekerasan yang menyebabkan seorang tahanan meninggal dunia pada tahun 2004. Saat itu, Novel bertugas di Polda Bengkulu. Tindakan Polri ini mendapatkan tentangan karena dinilai sarat dengan motif tertentu dan terdapat sejumlah kejanggalan. Novel sendiri diketahui sebagai Wakil Ketua Satgas KPK untuk penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan simulator SIM. Kasus ini turut menyeret jenderal bintang dua Polri Irjen Djoko Susilo sebagai tersangka.

Berita terkait polemik antara Polri dan KPK dapat diikuti dalam topik "Polisi vs KPK".

Serta berita-berita terkait dinamika KPK dalam topik:
KPK Krisis Penyidik
Dugaan Korupsi Korlantas Polri
Revisi UU KPK

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

    Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

    Nasional
    Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

    Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

    Nasional
    Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

    Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

    Nasional
    Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

    Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

    Nasional
    Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

    Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

    Nasional
    Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

    Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

    Nasional
    Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

    Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

    Nasional
    Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

    Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

    Nasional
    Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

    Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

    [POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

    Nasional
    Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

    Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

    Nasional
    Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

    Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

    Nasional
    Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

    Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

    Nasional
    Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

    Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com