Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kebohongan Hartati Terungkap dalam Rekaman Suap

Kompas.com - 04/10/2012, 21:44 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa penuntut umum Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) memutar rekaman hasil penyadapan dalam persidangan kasus dugaan penyuapan ke Bupati Buol Amran Batalipu, terkait kepengurusan hak guna usaha (HGU) perkebunan di Buol, Sulawesi Tengah, dengan terdakwa Yani Anshori di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (4/10/2012). Dalam persidangan tersebut, Direktur Utama PT Hardaya Inti Plantation (PT HIP), Hartati Murdaya Poo menjadi saksi untuk Yani.

Rekaman hasil penyadapan yang diputar tersebut antara lain pembicaraan Hartati dengan Amran dan dengan anak buahnya, Arim. Jaksa merasa perlu memperdengarkan rekaman tersebut karena Hartati dianggap berbelit-belit menyampaikan keterangan.

Kepada majelis hakim, Hartati mengatakan bahwa uang dari perusahannya yang diserahkan ke Amran bukanlah uang suap melainkan untuk mengamankan pabrik dan lahan sawitnya di Buol yang diduduki preman.

"Amran minta Rp 3 miliar, tapi yang Rp 1 miliar adalah dana bantuan sosial kita untuk warga bukan untuk Pilkada. Saya katakan ke Arim, kamu jagain yah, Amran minta bansos untuk bayar usir preman, supaya duitnya enggak dia ambil, karena kalau enggak, preman-premanan minta uang kita lagi," kata Hartati.

Jawaban Hartati tersebut pun diragukan jaksa. Dalam rekaman pembicaraan Hartati dengan Financial Controller PT HIP, Arim terungkap kalau Hartati mengejar agar kepengurusan HGU seluas 4.500 hektar di Buol segera diselesaikan. Untuk memuluskan kepengurusan HGU tersebut, Hartati memerintahkan Arim memberikan uang pelicin ke Tim Lahan Pemkab Buol.

"Itu (Tim Lahan) kan satu-satu perlu dikasih. Kamu kasih berapa?" tanya Hartati dalam rekaman sadapan KPK yang diperdengarkan di hadapan majelis yang diketuai Herdi Agusten.  

Atas pertanyaan Hartati itu Arim menjawab pelan. "Ya, per orang 10 juta," kata Arim, seperti yang terdengar dalam rekaman.

Hartati pun meminta agar anak buahnya itu bertahan di Buol hingga pengurusan HGU untuk PT HIP selesai.

"Ya pokoknya cepat saja. Kamu kasih dululah. Tapi kamu jangan pulang sebelum suratnya selesai," ujar Hartati.

Rekamana pembicaraan itu juga mengungkapkan adanya perintah Hartati ke Arim untuk memberi uang Rp 3 miliar ke Amran sebagai bagian dari komitmen Rp 4 miliar yang disepakati.

"Kasih aja. Kita kan baru kasih satu kilo kan? Masih ada tiga kilo lagi. Nanti dia (Amran) masih akan kejar kita," kata Hartati seperti dalam rekaman.

Adapun yang dimaksud dengan kilo dalam pembicaraan itu diakui Hartati sebagai kata ganti untuk bilangan miliar.

Atas rekaman yang diputar tersebut, Hartati mengakui kalau yang ada dalam sadapan itu memang suaranya. Namun mantan anggota dewan Pembina Partai Demokrat itu tetap membantah memerintahkan anak buahnya menyuap Amran.

Menurut Hartati, perusahannya terpaksa memberi uang yang diminta Amran karena kondisi keamanan pabriknya di Buol yang tidak kondusif.

Dalam persidangan tadi, tim jaksa KPK juga memutar rekaman pembicaraan Hartati dengan Amran. Hasil penyadapan itu mengungkap kalau Hartati meminta Amran mengutamakan perusahaannya. Dia juag meminta Amran tidak membiarkan PT Sonokelling Buana milik putra Artalyta Suryani dapat hak atas tanah perkebunan di Buol .

Halaman Berikutnya
Halaman:
Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

    Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

    Nasional
    GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

    GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

    Nasional
    Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

    Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

    Nasional
    Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

    Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

    Nasional
    Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

    Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

    Nasional
    Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

    Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

    Nasional
    Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

    Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

    Nasional
    Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

    Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

    Nasional
    Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

    Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

    Nasional
    Selain 2 Oknum Lion Air,  Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

    Selain 2 Oknum Lion Air, Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

    Nasional
    Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

    Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

    Nasional
    Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

    Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

    Nasional
    Suami Zaskia Gotik Dicecar soal Penerimaan Dana Rp 500 Juta dalam Sidang Kasus Gereja Kingmi Mile 32

    Suami Zaskia Gotik Dicecar soal Penerimaan Dana Rp 500 Juta dalam Sidang Kasus Gereja Kingmi Mile 32

    Nasional
    Tambah Syarat Calon Kepala Daerah yang Ingin Diusung, PDI-P: Tidak Boleh Bohong

    Tambah Syarat Calon Kepala Daerah yang Ingin Diusung, PDI-P: Tidak Boleh Bohong

    Nasional
    Terima Kunjungan Menlu Wang Yi, Prabowo Bahas Kerja Sama Pendidikan dan Latihan Militer RI-China

    Terima Kunjungan Menlu Wang Yi, Prabowo Bahas Kerja Sama Pendidikan dan Latihan Militer RI-China

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com