Partai Jangan Jadi Persewaan Mobil

JAKARTA, KOMPAS.com — Kemenangan pasangan Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama dalam hitung cepat Pilkada DKI Jakarta menunjukkan figur menjadi faktor penentu. Partai politik sebagai penyedia calon pemimpin harus membenahi pola perekrutan dan menyiapkan calon-calon alternatif.

”Figur itu memberi saham 75 persen. Selebihnya, mesin partai dan dana (yang menentukan),” kata Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera Nasir Djamil di Jakarta, Minggu (23/9/2012).

Sudah seharusnya partai politik lebih serius dan konsisten dalam melaksanakan fungsi partai, terutama fungsi perekrutan politik, serta pendidikan politik. Parpol sebagai produsen calon pemimpin sudah selayaknya mulai memproduksi calon-calon alternatif. Calon itu tidak hanya memiliki integritas, tetapi juga punya kinerja yang lebih baik dan mampu memenuhi keinginan publik.

Politikus senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Taufiq Kiemas, mengingatkan Joko Widodo (Jokowi) agar tidak lagi mengumbar janji. Kader PDI-P itu diharapkan merealisasikan janji kampanye begitu dilantik menjadi gubernur DKI Jakarta periode 2012-2017.

Ketua MPR itu juga mengingatkan agar Jokowi berupaya membuktikan janji-janji kampanye begitu dilantik sebagai gubernur.

Nasir mengatakan, selain membenahi pola perekrutan, parpol juga harus konsisten dalam melaksanakan fungsi partai lainnya, seperti fungsi sosialisasi politik dan komunikasi politik. Parpol harus selalu berusaha menyosialisasikan program kerja sekaligus menerima aspirasi masyarakat yang kemudian diartikulasikan menjadi program serta kebijakan.

Tidak mengikat

Kondisi itu menggambarkan bahwa karakteristik masyarakat mengambang semakin kuat. Keputusan pemimpin partai, kata Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan Suryadharma Ali, tidak lagi mengikat dalam pikiran ataupun nurani sebagian besar anggota partai. Evaluasi besar patut dilakukan oleh partai politik untuk mempersiapkan Pemilihan Umum 2014.

”Karakteristik rakyat kita mengambang. Tidak lagi bergantung pada keputusan pemimpin partai, apalagi masyarakat semakin cerdas melihat kader-kader partai yang korup. Mereka melihat kader-kader itu justru mencoreng partai yang selama ini menjadi aspirasi rakyat,” kata Suryadharma.

Pengajar politik dan kebijakan publik Universitas Indonesia, Andrinof A Chaniago, dan pengamat hukum tata negara, Andi Irmanputra Sidin, melihat hal yang sama. Menurut Andrinof, calon yang dipaksakan untuk kepentingan elite politik cenderung kandas di tengah informasi yang kian terbuka dan pemilih yang semakin cerdas.

Mereka dipilih karena dinilai lebih memenuhi aspirasi rakyat yang menginginkan perubahan. ”Sudah diketahui, aspirasi masyarakat cenderung menginginkan perubahan lewat Jokowi-Ahok, tetapi partai-partai pendukungnya ngotot mengusung Foke-Nara dengan kalkulasi dapat mobilisasi dukungan publik lewat instrumen parpol,” kata Andrinof.

Oleh karena itu, partai-partai politik harus sungguh-sungguh merekam keinginan masyarakat dalam memajukan calon kepala daerah atau presiden. Jangan mengutamakan hasrat elite partai dengan mengandalkan instrumen politik praktis. Partai harus berdiri memihak keinginan masyarakat banyak.

Bagi Andi Irmanputra, kemenangan itu menggambarkan pertarungan sosok dan kinerja di antara para calon yang diusulkan partai. Momentum ini sebaiknya menyadarkan semua pihak bahwa partai jangan lagi menjadikan dirinya bagaikan rental mobil. Partai seakan bisa disewa para calon yang bermodal besar untuk mengantarkannya menduduki jabatan publik. ”Partai itu wajib mencalonkan putra-putra terbaik bangsa untuk menjadi pemimpin daerah atau nasional,” katanya.

Apabila tetap mengutamakan calon pemimpin yang bermodal dan bisa membayar kerja politik, partai itu sesungguhnya telah melakukan kejahatan pengkhianatan konstitusi

Butuh perubahan