Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kelak-kelok Rekrutmen CPNS

Kompas.com - 24/09/2012, 10:56 WIB
Nina Susilo

Penulis

KOMPAS.com - Ketar-ketir penuh harap sekitar 165.000 anak muda calon pegawai negeri sipil harus terempas. Rencana pengumuman hasil tes kompetensi dasar yang sedianya pada 17 September diundur menjadi 19 September.

Namun, situs www.menpan.go.id yang sedianya menampilkan hasil tes kompetensi dasar para pelamar tidak mampu menampilkan apa pun. Server down! Hingga 21 September, situs hanya menampilkan permohonan maaf karena ada kendala teknis. Pengunjung situs diminta mengakses situs www1.menpan.go.id yang ternyata juga tidak bisa diakses. Padahal, pengumuman bahwa ”Hasil tes kemampuan dasar (TKD) CPNS tahun 2012 dapat dilihat Rabu (19/9) setelah jam 15.00 WIB di cpns.menpan.go.id dan www.kompas.com” tetap terpampang.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar sebelumnya dengan yakin mengumumkan proses rekrutmen CPNS transparan. Pengumuman di kedua situs tadi juga berulang kali diucapkan.

Jadwal pengumuman TKD diundur pertama kali, menurut Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur Negara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN dan RB) Ramli Naibaho, disebabkan menunggu penyerahan hasil pengolahan lembar jawaban (LJK) tes kompetensi dasar pengadaan CPNS Nasional 2012 pada Rabu (19/9).

Acara seremonial penyerahan hasil pengolahan LJK tes kompetensi dasar ini mulur dari jadwal seharusnya pukul 14.00 menjadi pukul 15.00. Prosesnya bertele-tele. Pertama, sekretaris daerah atau sekretaris instansi pemerintah lain menerima hasil olahan nilai. Selain itu, utusan dari 21 pemerintah daerah dan 20 kementerian/lembaga mengambil LJK di ruangan yang digunakan untuk pemeriksaan dan pengolahan data di lantai 4 Gedung II BPPT, Jakarta, sampai Rabu petang. Pencetakan hasil untuk BKN dan Kementerian PAN dan RB sebagai alat kontrol juga masih dilakukan.

Meskipun hasil olahan LJK sudah disampaikan kepada instansi-instansi terkait, Kementerian PAN dan RB, Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan Konsorsium Penyelenggara TKD mengaku belum mengetahui jumlah pasti peserta tes yang melampaui standar nilai (passing grade).

”Kami konsentrasi untuk menyerahkan hasil tes kepada instansi-instansi. Konversi kode peserta menjadi nama juga baru dilakukan, jadi (rekapitulasi) belum tertangani,” kata Kepala BKN Eko Sutrisno yang juga Ketua Penyelenggara Rekrutmen CPNS 2012.

Eko tampak lelah setelah begadang menyelesaikan hasil tes bersama para akademisi yang telah terbiasa menangani seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri.

Setelah penyerahan hasil tes tersebut, panitia seleksi memutuskan, hasil TKD tak diumumkan di situs Kementerian PAN dan RB ataupun di kompas.com. Kepada kompas.com, Sekretaris Kementerian PAN dan RB Tasdik Kinanto beralasan, berdasarkan Peraturan Pemerintah tentang Rekrutmen, Kementerian PAN dan RB tidak berwenang mengumumkan hasil tes karena itu kewenangan instansi terkait. Kementerian PAN dan RB pun harus menjilat ludahnya sendiri.

Selain itu, dikhawatirkan ada salah tafsir dan peserta mengira dirinya lulus. Sebab, lolos standar nilai tidak berarti diterima sebagai CPNS. Bahkan, untuk formasi tertentu dengan peserta yang lolos standar nilai sangat banyak, instansi terkait menguji tes kompetensi bidang hanya untuk peserta sebanyak tiga kali jumlah formasi.

Kenyataannya, pada PP No 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan PNS disebutkan perencanaan, pelaksanaan, dan pengumuman pengadaan PNS dilakukan pejabat pembina kepegawaian (PPK). PPK pusat adalah menteri dan pimpinan lembaga tinggi negara, sedangkan PPK daerah adalah kepala daerah.

Mencurigakan

Ketika janji untuk rekrutmen CPNS secara transparan dilakukan dengan TKD nasional yang digelar serentak, harapan birokrasi mereformasi diri mulai membuncah. Sebab, bukan rahasia, selama ini menjadi PNS berarti ”setoran” sekitar Rp 150 juta. Di beberapa instansi ”basah”, nilainya bisa lebih tinggi. Penentuan formasi pun bisa ”dimainkan”.

Salah satu bukti, dalam pemeriksaan kinerja atas penetapan formasi dan pengadaan PNS 2009-2010, BPK menemukan indikasi penentuan formasi tanpa dasar. Tak ada kejelasan analisis kebutuhan dan analisis beban kerja serta data kepegawaian yang rinci. PNS yang direkrut tidak sesuai kebutuhan, seperti kerap disebut Wakil Menteri PAN dan RB Eko Prasojo sebagai kelebihan tenaga sekaligus kekurangan tenaga dari sisi kualitas. Belanja pegawai pun melonjak.

Namun, proses yang bertele-tele, pengunduran jadwal, serta pembatalan pengumuman hasil TKD pelamar di saat terakhir jelas membuat kening berkerut. Sebab, biasanya rekayasa hasil tes dilakukan ketika data nilai tes ujian CPNS di tangan para pimpinan instansi. Tak ada pencocokan data hasil ujian yang dikerjakan rekanan seperti perguruan tinggi negeri dengan yang diumumkan.

Dalih peraturan yang disampaikan di saat terakhir juga terkesan dicari-cari. Pelamar CPNS umumnya sarjana, bahkan sebagian sudah master sehingga memahami tahapan-tahapan ujian yang diikuti. Menjawab cibiran masyarakat yang semakin meragukan transparansi yang kerap dijanjikan semestinya ada pengumuman yang detail terkait nilai para pelamar, kelulusan standar nilai, urutan perolehan nilai, jumlah formasi, serta pelamar yang lolos ke tes kemampuan bidang. (Nina Susilo)

Berita terkait rekrutmen CPNS dapat diikuti dalam topik "CPNS 2012"

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Nasdem Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, Berikut Daftar Koalisi Terbaru Indonesia Maju

    Nasdem Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, Berikut Daftar Koalisi Terbaru Indonesia Maju

    Nasional
    PKS Temui PKB Bahas Potensi Kerja Sama untuk Pilkada 2024, Jateng dan Jatim Disebut

    PKS Temui PKB Bahas Potensi Kerja Sama untuk Pilkada 2024, Jateng dan Jatim Disebut

    Nasional
    Dilaporkan ke Dewas, Wakil Ketua KPK Bantah Tekan Pihak Kementan untuk Mutasi Pegawai

    Dilaporkan ke Dewas, Wakil Ketua KPK Bantah Tekan Pihak Kementan untuk Mutasi Pegawai

    Nasional
    Lantik Sekjen Wantannas, Menko Polhukam Hadi Ingatkan Situasi Keamanan Dunia yang Tidak Pasti

    Lantik Sekjen Wantannas, Menko Polhukam Hadi Ingatkan Situasi Keamanan Dunia yang Tidak Pasti

    Nasional
    Dudung Abdurahman Datangi Rumah Prabowo Malam-malam, Mengaku Hanya Makan Bareng

    Dudung Abdurahman Datangi Rumah Prabowo Malam-malam, Mengaku Hanya Makan Bareng

    Nasional
    Idrus Marham Sebut Jokowi-Gibran ke Golkar Tinggal Tunggu Peresmian

    Idrus Marham Sebut Jokowi-Gibran ke Golkar Tinggal Tunggu Peresmian

    Nasional
    Logo dan Tema Hardiknas 2024

    Logo dan Tema Hardiknas 2024

    Nasional
    Nasdem Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, Nasib Koalisi Perubahan di Ujung Tanduk

    Nasdem Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, Nasib Koalisi Perubahan di Ujung Tanduk

    Nasional
    PKS Undang Prabowo ke Markasnya, Siap Beri Karpet Merah

    PKS Undang Prabowo ke Markasnya, Siap Beri Karpet Merah

    Nasional
    Selain Nasdem, PKB Juga Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

    Selain Nasdem, PKB Juga Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

    Nasional
    BRIN Bahas Pengembangan Satelit untuk Waspadai Permasalahan Keamanan Antariksa

    BRIN Bahas Pengembangan Satelit untuk Waspadai Permasalahan Keamanan Antariksa

    Nasional
    Nasdem dukung Prabowo-Gibran, Golkar Tak Khawatir Jatah Menteri Berkurang

    Nasdem dukung Prabowo-Gibran, Golkar Tak Khawatir Jatah Menteri Berkurang

    Nasional
    GASPOL! Hari Ini: Hasto Kristiyanto dan Hadirnya Negara Kekuasaan

    GASPOL! Hari Ini: Hasto Kristiyanto dan Hadirnya Negara Kekuasaan

    Nasional
    Kumpulkan 777 Komandan Satuan, KSAD: Jangan Hanya 'Copy Paste', Harus Bisa Berinovasi

    Kumpulkan 777 Komandan Satuan, KSAD: Jangan Hanya "Copy Paste", Harus Bisa Berinovasi

    Nasional
    Bertemu Pratikno, Ketua Komisi II DPR Sempat Bahas Penyempurnaan Sistem Politik

    Bertemu Pratikno, Ketua Komisi II DPR Sempat Bahas Penyempurnaan Sistem Politik

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com