Harapan Besar Warga Jakarta

JAKARTA, KOMPAS.com - Kemenangan Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama merupakan gambaran harapan warga Jakarta yang sudah lama mendambakan perubahan positif pada ibu kota negara ini. Pengamat perkotaan yang juga warga Bogor, Jawa Barat, Yayat Supriyatna, Jumat (21/9/2012), mengatakan, sudah lama masyarakat di sekitar Jakarta mendambakan Jakarta dipimpin pembaru.

”Perubahan positif di Jakarta pasti berdampak positif terhadap daerah sekitarnya, termasuk perubahan kebijakan yang akan terjadi. Warga berharap mendapatkan ruang untuk bersuara dan didengar idenya untuk mengatasi masalah yang ada,” katanya.

Yayat menyatakan, pola kerja Jokowi selama ini yang lebih banyak di lapangan menyerap langsung masalah warganya dan menginisiasi masyarakat untuk mandiri memperbaiki lingkungannya akan menjadi barometer di Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. ”Pemimpin daerah memang tugasnya menginisiasi ide-ide warga dan mengontrolnya langsung secara rutin,” kata Yayat.

Widjanarko (39), warga Citayam, Depok, Jawa Barat, yang juga pengguna kereta rel listrik (KRL) tiap hari untuk menuju tempat kerjanya di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, mengatakan, ia sungguh berharap gubernur-wakil gubernur DKI yang baru bisa segera mempercepat peningkatan layanan angkutan publik.

”Saya tahu, butuh kebijakan pemerintah pusat untuk memperbaiki layanan angkutan seperti KRL, tetapi mungkin dia nanti bisa ngompori pusat biar cepat bertindak,” katanya.

Sofyano Zakaria, pengamat kebijakan publik pada Pusat Studi Kebijakan Publik, menambahkan, jika Jokowi mampu mengatasi masalah kemacetan atau setidaknya mengurangi kemacetan sebesar 20 persen, itu berarti penghematan Rp 1 triliun per tahun. Penghematan sebesar itu adalah belanja warga DKI dan sekitarnya untuk membeli bahan bakar minyak.

Di samping menggenjot pembangunan angkutan publik, Jokowi harus pula memperbesar persentase pengadaan jalan baru di wilayah DKI sebagai solusi mengatasi kemacetan. ”Apabila selama ini pembangunan jalan baru di DKI hanya 0,01 persen per tahun, mestinya Jokowi mampu meningkatkannya setidaknya menjadi sebesar 5 persen per tahun,” kata Sofyano.

Di Solo, Jawa Tengah, Jokowi disambut warga dan pendukungnya selain Wakil Gubernur Jawa Tengah Rustriningsih, Wakil Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo, dan para kepala satuan kerja perangkat daerah. Jokowi menumpang mobil Esemka dari Bandara Adi Soemarmo sebelum melanjutkan perjalanan dengan becak ditemani seorang warga menuju rumah dinas Loji Gandrung.

”Harapan warga DKI akan kami jawab dengan kerja keras dan kerja cepat. Untuk warga Solo, saya akan menemui warga bersamaan dengan car free day hari Minggu besok, sekaligus refleksi, minta maaf, dan menyampaikan terima kasih,” kata Jokowi.

Rekapitulasi suara

Rekapitulasi suara Pilkada Jakarta putaran kedua mulai dilakukan di tingkat kelurahan sejak Jumat. Rekapitulasi di kelurahan akan berlangsung selama tiga hari. Petugas akan merekapitulasi hasil perolehan suara di setiap tempat pemungutan suara di kelurahan itu.

Anggota Komisi Pemilihan Umum Jakarta, Sumarno, mengatakan, proses rekapitulasi di tingkat kelurahan hingga provinsi memakan waktu sekitar sembilan hari. Pada 28-29 September, KPUD akan merekapitulasi suara secara total.

”Kalau hasil sudah final, akan ada penetapan calon terpilih. Setelah ada calon terpilih yang mendapatkan suara terbanyak, KPU Jakarta akan memproses administrasi yang dibutuhkan dan menyerahkan hasil pemungutan suara kepada DPRD DKI Jakarta. Kami juga akan melapor kepada Presiden dan Menteri Dalam Negeri terkait hasil perolehan suara ini,” kata Sumarno.

Jika tidak ada gugatan dari pasangan calon, lanjutnya, kepala daerah terpilih akan dilantik pada 7 Oktober, bersamaan dengan berakhirnya masa kepemimpinan Fauzi Bowo. Namun, jika ada gugatan tentang perolehan suara ke Mahkamah Konstitusi, pelaksana tugas gubernur akan dilantik.

Sumarno menyatakan, ia mengapresiasi sportivitas yang ditunjukkan para kandidat yang bertarung di putaran kedua.

Ada 47 pengaduan

Sementara itu, sepanjang pelaksanaan Pilkada DKI 2012, Panwas Pilkada DKI menerima 47 pengaduan dari sejumlah pihak. Sebagian pengaduan bisa dilanjutkan dan sebagian lainnya dinyatakan tidak memenuhi unsur pelanggaran pilkada.

Ketua Panwas Pilkada DKI Ramdansyah, Jumat, mengatakan, ada pula berkas pelanggaran yang masih dalam proses pemeriksaan saat ini. ”Berkas yang masih diperiksa, antara lain, pengaduan yang masuk pada 18-20 September. Tercatat ada 10 pengaduan yang masuk ke Panwas dalam kurun waktu itu,” ujarnya.

Salah satu aduan yang masuk adalah pembagian majalah yang isinya kampanye negatif salah satu pasangan calon gubernur di Setu, Cipayung, Jakarta Timur. Ketua Panwas Jakarta Timur Henry mengungkapkan, majalah itu dibagikan ke sejumlah rumah, tetapi tak diketahui pelaku yang membagikan majalah tersebut. (EKI/EGI/NEL/ART/WIN/MDN)