Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bandingkan, KPK Hongkong Punya 3000 Penyidik!

Kompas.com - 20/09/2012, 10:04 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Jumlah penyidik di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kalah jauh bila dibandingkan dengan penyidik di Independent Commission Against Corruption of Hong Kong (ICAC), lembaga pemberantasan korupsi di negara tersebut. Ketua KPK Abraham Samad mengatakan, jumlah penyidik di KPK Hongkong mencapai 3000-an orang. Sementara, penyidik KPK jumlahnya tidak lebih dari 100.

"Pegawai KPK Hongkong itu hampir 5000 orang, dengan penyidiknya 3000-an. Luar biasa. Dibanding KPK yang punya penyidik kurang lebih 100 orang," kata Abraham, saat memberi kuliah umum bertajuk "Pemberantasan Korupsi untuk Mewujudkan Good Governance di Indonesia", di Jakarta, Kamis (19/9/2012) malam.

Abraham pun menyesali kondisi kekurangan penyidik yang dialami KPK saat ini.  Apalagi, sebanyak 20 penyidik Polri yang bertugas KPK tidak diperpanjang masa tugasnya. Sementara, setiap harinya, KPK menerima 50 aduan yang disampaikan masyarakat.

"Betapa sulitnya memberantas korupsi," ujarnya.

Dengan kondisi krisis penyidik ini, menurut Abraham, pimpinan KPK membuat rencana kerja yang terdiri dari prioritas-prioritas penanganan kasus selama lima tahun ke depan. Ada sejumlah bidang yang menjadi national interest KPK, di antaranya, bidang ketahanan pangan plus yang mencakup perikanan, peternakan, plus pendidikan, dan kesehatan. Kemudian, bidang ketahanan energi dan lingkungan seperti minyak dan gas, pertambangan, lingkungan, serta bidang penerimaan pajak, bea cukai, dan penerimaan bukan pajak.

"Terakhir, bidang infrastruktur," tambahnya.

Bidang-bidang tersebut menjadi prioritas karena dianggap berhubungan dengan hajat hidup orang banyak.

Berita terkait kebutuhan penyidik di KPK dapat diikuti dalam topik "KPK Krisis Penyidik"

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

    Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

    Nasional
    Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

    Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

    Nasional
    Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

    Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

    Nasional
    Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

    Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

    Nasional
    JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

    JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

    Nasional
    Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

    Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

    Nasional
    Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

    Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

    Nasional
    Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

    Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

    Nasional
    Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

    Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

    Nasional
    BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

    BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

    Nasional
    Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

    Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

    Nasional
    Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

    Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

    Nasional
    Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

    Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

    Nasional
    Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

    Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

    Nasional
    Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

    Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com