Abraham: Ada Mafia Kelola Impor Bahan Makanan

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad mengatakan adanya jaringan mafia yang bermain dalam tata kelola impor bahan makanan selama ini. Akibatnya, masyarakat dibanjiri barang-barang impor yang belum tentu dibutuhkan.

"Hasil penelusuran KPK, ini bentuk permainan, tata rantai mafia yang bermain," kata Abraham saat memberi kuliah umum bertajuk "Pemberantasan Korupsi untuk Mewujudkan Good Governance di Indonesia" di Jakarta, Rabu (19/9/2012).

Abraham mengatakan, masyarakat sebenarnya tidak memerlukan impor daging, impor susu, ataupun impor beras. Namun, impor barang-barang itu terus dilakukan karena ada permainan para mafia yang menguntungkan pihak-pihak tertentu namun justru merugikan masyarakat.

Menurutnya, masalah terkait pangan ini menjadi salah satu fokus KPK. Pimpinan KPK jilid III sudah memasukan masalah ketahanan pangan sebagai national interest dalam rancangan kerja pemberantasan tindak pidana korupsi selama lima tahun ke depan.

Selain ketahanan pangan, masalah yang menjadi perjatian KPK adalah yang terkait energi dan lingkungan.

"Minyak dan gas, pertambangan, lingkungan. Lalu ada penerimaan pajak, bea cukai, penerimaan bukan pajak, terakhir bidang infrastruktur," papar Abraham.

Terkait dengan ketahanan energi, menurutnya, masih ditemukan potensi tindak pidana korupsi, khususnya di bidang pertambangan.

"Banyak daerah-daerah tambang baru, di Sulawesi, Papua. Pertanyaannya, makmurkan penduduk yang tinggal di sana? Ke mana hasil sumber daya alam yang dieksplorasi? Hanya dinikmati segelintir orang saja, para elit, penguasa," ucap Abraham.

Menurutnya, izin tambang di Indonesia cenderung diperjualbelikan. Bahkan, berdasarkan penelitian KPK, ada izin tambang yang dijual ke tiga hingga empat pengusaha yang berbeda. Fenomena jual beli izin tambang ini, menurut Abraham, menunjukkan perpindahan korupsi dari pusat ke daerah.

"Ini adalah dampak negatif otonomi daerah yang tidak ditata dengan baik," ujarnya.

Masalah yang sama terjadi di bidang kehutanan. Abraham mengatakan, tidak pernah ada peta yang menggambarkan jelas kondisi hutan Indonesia. Kemudian terkait perpajakan, Abraham mengatakan tidak jarang penyalahgunaan dilakukan pegawai Direktorat Jenderal Pajak.

"Contohnya, pegawai pajak paling rendah pangkatnya, golongan III A, punya uang puluhan miliar. Belum atasan-atasan mereka," ungkapnya.