Kapolri: Bukan Penarikan, tapi Rotasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Kepolisian RI (Kapolri) Jenderal (Pol) Timur Pradopo menegaskan, penarikan 20 penyidik Polri dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sesuai dengan kaidah penegakan hukum. Penarikan ini menjadi sorotan, karena di antara 20 penyidik yang ditarik, terdapat penyidik KPK yang tengah menangani perkara dugaan korupsi pengadaan simulator SIM Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri. Namun, Timur membantah penarikan penyidik ini berkaitan dengan kasus Korlantas.

"Bukan masalah memperpanjang atau tidak para penyidik kami di KPK. Prinsip kami ini mendukung penegakan hukum, termasuk penegakan hukum yang ada di KPK," ujar Timur, di sela rapat kerja dengan Komisi III, di Gedung DPR, Jakarta, Senin (17/9/2012).

Timur juga tak sepakat pemanggilan kembali penyidik Polri ke institusi asalnya disebut penarikan. Menurutnya, hal tersebut adalah rotasi penyidik, sesuai dengan kesepakatan KPK dan Polri. Kesepakatan itu, jelasnya, terkait kewajiban Polri untuk menyiapkan dan memberikan penyidik pada KPK. Rotasi tersebut, tidak hanya terjadi kali ini saja.

"Kami akan siapkan penyidik yang terbaik untuk KPK. Artinya, kalau hal ini sudah selesai maka disiapkan lagi yang terbaik. Tidak masalah siapa penyidiknya kan semua adalah penyidik terbaik," tegasnya.

Ia mengungkapkan, antara dua lembaga, baik KPK maupun Polri, telah memiliki kesepakatan bersama. Hal ini terkait masa tugas penyidik Polri di KPK. Jika waktu tugasnya telah selesai, maka kesepakatan itu harus ditaati oleh kedua lembaga. Timur mengatakan, penyidik Polri yang bertugas di KPK merupakan para penyidik terbaik dalam penanganan kasus korupsi.

"Pengalaman (penyidik) di KPK memberikan dampak positif. Sehingga penyidik itu akan hebat semua, penyidik Polri khusus korupsi," tambahnya.

Menurutnya, penarikan puluhan penyidik tersebut dari KPK juga tidak akan mengganggu penanganan kasus dugaan korupsi Korlantas yang tengah ditangani KPK. Polri akan kembali mengirimkan penyidiknya untuk bertugas di KPK, sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan. Kualifikasi yang dimaksud mulai dari kompetensi, pengalaman, dan kemampuan.

Timur meyakini, penanganan kasus Korlantas, baik oleh Polri mau pun KPK akan tetap profesional.

Seperti diketahui, pada 14 September 2012, KPK mengungkapkan bahwa Kepolisian menarik 20 penyidik KPK yang berasal dari institusinya. Satu dari 20 orang tersebut adalah penyidik yang menangani kasus dugaan korupsi simulator ujian surat izin mengemudi (SIM).

Juru Bicara KPK Johan Budi SP mengatakan, dalam surat yang masuk ke KPK pada 12 September itu, Polri menyatakan tidak memperpanjang masa tugas para penyidik itu di KPK.

Berita terkait penarikan penyidik ini dapat diikuti dalam topik "Polri Tarik Penyidik KPK"