Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

HMI Kecam Pembuatan Film Innocence of Muslims

Kompas.com - 15/09/2012, 21:34 WIB
Irene Sarwindaningrum

Penulis

PALEMBANG, KOMPAS.com -- Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam mengecam pembuatan film Innocence of Muslims, yang dinilai melecehkan Islam. Mereka meminta agar Pemerintah Amerika Serikat segera menangkap pelaku di balik pembuatan film kontroversial tersebut.

Aksi protes terkait film ini mulai bermunculan di Sumatera Selatan. Pernyataan tersebut dibacakan langsung di depan Wakil Duta Besar Amerika Serikat (AS) Kristen Bauer dalam Silaturahmi Nasional (Silatnas) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) se-Indonesia di Kompleks Olahraga Jakabaring, Palembang, Sumatera Selatan, Sabtu (15/9/2012).

Ketua Umum Pengurus Besar (PB) HMI Noer Fajriaeansyah mengatakan, penangkapan produser dan sutradara film tersebut mendesak guna mencegah meluasnya protes di berbagai negara. Saat ini, protes-protes tersebut telah berujung kerusuhan yang memakan korban jiwa. "Film itu telah meresahkan umat Islam dan mengancam perdamaian dunia," katanya.

Dalam pernyataaan sikap tersebut PB HMI mengecam pembuatan film. PB HMI juga meminta pemerintah AS menjalin hubungan kerja sama yang baik yang dilandaskan penghargaan dan penghormatan pada perbedaan agama. Pemerintah AS diminta tak bertindak represif dalam menyikapi protes oleh kaum muslim tersebut.

Menurut Noer, pembacaan pernyataan sikap langsung di hadapan Wakil Duta Besar AS diharap dapat mempercepat penyampaian kepada Pemerintah AS. Lebih jauh, Noer berharap agar protes di dalam negeri terhadap film tersebut dilakukan dengan damai dan tertib tanpa perlu berujung kerusuhan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

    Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

    Nasional
    MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

    MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

    Nasional
    Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

    Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

    Nasional
    Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

    Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

    Nasional
    Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

    Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

    Nasional
    Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

    Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

    Nasional
    Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

    Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

    Nasional
    Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

    Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

    Nasional
    JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

    JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

    Nasional
    Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

    Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

    Nasional
    Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

    Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

    Nasional
    Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

    Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

    Nasional
    Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

    Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

    Nasional
    BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

    BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

    Nasional
    Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

    Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com