NU Ajak Indonesia Bersatu

Cirebon, Kompas - Nahdlatul Ulama mengimbau semua elemen bangsa, apa pun suku, agama, dan ras atau golongan, untuk kembali bersatu. Hal itu sangat diperlukan untuk menghadapi berbagai persoalan bangsa Indonesia sekarang ini.

Demikian dikatakan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siroj saat jumpa pers menjelang pembukaan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar NU di Pondok Pesantren Kempek, Cirebon, Jawa Barat, Jumat (14/9). Hadir juga Rois Am PBNU KH Sahal Mahfud, Wakil Ketua Umum PBNU As’ad Said Ali, Sekretaris Jenderal PBNU Marsudi Syuhud, dan Wakil Sekretaris Jenderal PBNU Abdul Mun’im DZ.

”Saat ini bangsa Indonesia sedang sakit. Nasionalisme sudah sangat luntur. NU mengajak ke khitah 17 Agustus 1945. Dulu, kita melawan penjajah pun berhasil. Seluruh bangsa Indonesia, apa pun suku, agama, sekte, dan aliran, saat itu bersatu melawan penjajah sehingga bisa menang. Saat ini perlu diingatkan kembali semangat itu karena nasionalisme sudah sangat luntur,” kata Said Aqil.

Dia mencontohkan, nasionalisme Indonesia sekarang baru muncul saat ada pertandingan sepak bola. Setelah pertandingan itu usai, rakyat kembali bertikai atau tawuran, misalnya saat pemilihan kepala daerah yang sering kali memicu pertentangan antarwarga kelompok.

Said Aqil juga menegaskan kembali perlunya menghilangkan diskriminasi dengan menempatkan semua agama, suku, golongan, dan kelompok secara setara. ”Tak ada aku dan kau, yang ada bangsa Indonesia,” ujarnya.

Dia juga mengingatkan, bangsa Indonesia harus kembali mengacu kepada empat pilar bangsa, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Siapa pun, baik perseorangan maupun kelembagaan, yang berusaha menggoyang empat pilar itu, menurut Said Aqil, harus dibubarkan.

”Empat pilar itu sudah sangat prinsip. Organisasi kemasyarakatan (ormas), lembaga swadaya masyarakat atau NGO, maupun lembaga pendidikan yang mengancam keempat pilar itu harus dilarang atau dibubarkan. Ayo kita perkuat bangsa ini. Kalau ada ormas yang menganggap UUD 1945 dan Pancasila sebagai thogut (musuh), pemerintah harus tegas membubarkan ormas tersebut,” ujarnya.

As’ad Said Ali mengatakan, ada beberapa pasal dalam undang- undang yang justru merugikan masyarakat. Salah satunya UU tentang Minyak Bumi dan Gas. ”Ada 10 undang-undang yang tidak berpihak kepada rakyat. NU akan meninjau ulang atau memberikan masukan dan kritik kepada pemerintah,” katanya.

NU berprinsip menjaga nilai-nilai lama yang baik sembari mengasah nilai-nilai baru yang lebih baik. ”Mari kita kembali ke khitah tahun 1945,” ujarnya.

Abdul Mun’im DZ mengajak semua elemen masyarakat untuk mengevaluasi perjalanan bangsa hingga kini. Gerakan reformasi dinilai telah salah arah sehingga harus diluruskan kembali. Hal itu antara lain terlihat pada sistem politik yang menjadi sangat transaksional. ”Dulu, berpartai itu sebagai sarana perjuangan, sekarang jadi politik transaksional. Demokrasi perlu didorong agar mengacu kepada Pancasila dan UUD 1945,” katanya.