Pemerintah Harus Verifikasi Klaim Malaysia - Kompas.com

Pemerintah Harus Verifikasi Klaim Malaysia

Kompas.com - 14/09/2012, 11:20 WIB

BATAM, KOMPAS.com — Pemerintah seharusnya memverifikasi terlebih dahulu klaim polisi Malaysia soal penembakan warga negara Indonesia. Selama ini, tuduhan bahwa mereka tersangka perampok tidak pernah terbukti.

Anggota Komnas HAM, Johnny N Simanjuntak, mengatakan, polisi Malaysia selalu menggunakan alasan WNI yang ditembak mati adalah perampok. Namun, tuduhan itu tidak pernah dibuktikan sampai sekarang.

"Juni lalu, ada tiga WNI ditembak di Kuala Lumpur karena dituduh perampok. Sampai sekarang, tidak pernah jelas apakah mereka benar-benar perampok atau bukan," ungkap Johnny, Jumat (14/9/2012) di Batam, Kepulauan Riau.

Alasan serupa kembali digunakan saat polisi Malaysia menembak lima WNI bulan ini. Jony alias M Sin, Osnan, Hamid, dan Mahno ditembak polisi Malaysia di Ipoh, Negara Bagian Perak, Jumat (7/9/2012) dini hari. Adapun Diden dikabarkan ditembak pada Senin malam. Selain Mahno, empat korban disebutkan berdomisili di Batam.

Ironisnya, kata Jhonny, Pemerintah Indonesia terkesan menerima saja alasan Malaysia. Bahkan, pengumuman resmi Kementerian Luar Negeri soal kematian Jony dan kawan-kawan sangat mirip isi berita beberapa media Malaysia soal insiden itu. Beberapa media yang memberitakan insiden itu antara lain Bernama, Utusan, dan Berita Harian.

Berita selengkapnya dapat diikuti di topik "Malaysia Tembak Mati WNI di Perak"


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
    EditorNasru Alam Aziz
    Komentar

    Terkini Lainnya

    Elektabilitas Jokowi Turun, PDI-P Akui Sektor Ekonomi Belum Optimal

    Elektabilitas Jokowi Turun, PDI-P Akui Sektor Ekonomi Belum Optimal

    Nasional
    Dituding Penyebab Banjir, PGE Membantah dan Mengaku Juga Jadi Korban

    Dituding Penyebab Banjir, PGE Membantah dan Mengaku Juga Jadi Korban

    Regional
    Tak Terima Saudaranya Meninggal di RS, Keluarga di India Blokade Jalan

    Tak Terima Saudaranya Meninggal di RS, Keluarga di India Blokade Jalan

    Internasional
    Anies Baswedan Dilaporkan ke Polisi Terkait Penutupan Jalan Jatibaru

    Anies Baswedan Dilaporkan ke Polisi Terkait Penutupan Jalan Jatibaru

    Megapolitan
    Lagi-lagi, Saksi Bicara soal Pemberian untuk Adik Gamawan Fauzi Terkait Proyek E-KTP

    Lagi-lagi, Saksi Bicara soal Pemberian untuk Adik Gamawan Fauzi Terkait Proyek E-KTP

    Nasional
    Sembunyikan Sabu di Celana Dalam, Pengedar Sabu Akhirnya Ditangkap di Kediri

    Sembunyikan Sabu di Celana Dalam, Pengedar Sabu Akhirnya Ditangkap di Kediri

    Regional
    Perjuangan Petugas 6 Jam Padamkan Kebakaran di Matahari Kudus

    Perjuangan Petugas 6 Jam Padamkan Kebakaran di Matahari Kudus

    Regional
    Musnahkan Barang Tangkapan, Bea dan Cukai Kepri Bakar Ribuan Barang Elektronik dan Sembako

    Musnahkan Barang Tangkapan, Bea dan Cukai Kepri Bakar Ribuan Barang Elektronik dan Sembako

    Regional
    Enam Poin Penting yang Terungkap dari Rekaman Johannes Marliem soal E-KTP

    Enam Poin Penting yang Terungkap dari Rekaman Johannes Marliem soal E-KTP

    Nasional
    Petugas KPK Jaga Rumah Novel 24 Jam Selama Sepekan

    Petugas KPK Jaga Rumah Novel 24 Jam Selama Sepekan

    Megapolitan
    Kembangkan Sektor Hiburan, Arab Saudi Siapkan Dana Rp 875 Triliun

    Kembangkan Sektor Hiburan, Arab Saudi Siapkan Dana Rp 875 Triliun

    Internasional
    'Underpass' Kartini Rampung, Satu Lajur Mulai Dioperasikan

    "Underpass" Kartini Rampung, Satu Lajur Mulai Dioperasikan

    Megapolitan
    Argentina Sita Kokain Senilai Rp 683 Miliar dari Kedubes Rusia

    Argentina Sita Kokain Senilai Rp 683 Miliar dari Kedubes Rusia

    Internasional
    Dipecat via WhatsApp, Dua ABK di NTT Tidak Diberi Pesangon

    Dipecat via WhatsApp, Dua ABK di NTT Tidak Diberi Pesangon

    Regional
    Isu Penyerangan Pemuka Agama Jadi Liar, Adakah yang Menunggangi?

    Isu Penyerangan Pemuka Agama Jadi Liar, Adakah yang Menunggangi?

    Nasional

    Close Ads X