Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tak Tegas, Penembakan WNI Dianggap Biasa

Kompas.com - 13/09/2012, 16:23 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kembali terjadinya penembakan terhadap warga negara Indonesia (WNI) di Malaysia dinilai akibat pemerintah Indonesia tak pernah tegas terhadap rentetan kasus serupa selama ini. Akibatnya, kepolisian Malaysia menganggap penembakan WNI hal yang biasa.

"Diplomasi pemerintah gagal karena kasus serupa tidak ada yang tuntas. Jadi legitimasi buat aparat, seolah-olah menembak orang Indonesia sah aja," kata Wakil Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Tubagus Hasanuddin di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis ( 13/9/2012 ).

Hal itu dikatakan Tubagus ketika dimintai tanggapan tewasnya lima warga Indonesia di Malaysia setelah ditembak kepolisian Malaysia.

Tubagus mengatakan, pemerintah wajib melakukan investigasi mendalam mengenai peristiwa itu terutama memastikan apakah benar lima WNI itu terlibat kasus kriminal. Selain itu, kata dia, perlu dicari tahu apakah penembakan selama ini akibat kesalahan teknis ketika menghadapi orang yang diduga terlibat kriminal atau tidak.

"Apakah (penembakan WNI) itu kebijakan dari komandan polisi? Apakah itu menjadi kebijakan negara? Biar kita tahu pada level mana kita ambil keputusan untuk melangkah," kata politisi PDI Perjuangan itu.

Seperti diberitakan, berdasarkan catatan Kompas, penembakan lima WNI itu merupakan yang ketiga dalam tujuh bulan terakhir. Maret 2012 , Abdul Kadir Jaelani (25), Herman (34), dan Mad Noor (28) dari Nusa Tenggara Barat ditembak polisi Malaysia di Port Dickson, Negeri Sembilan. Juni 2012 , tiga WNI asal Jawa Timur ditembak mati di Kuala Lumpur. .

Polisi Malaysia mengklaim para korban ditembak karena dipergoki akan merampok. Kecuali terhadap tiga korban tewas pada Juni 2012 , tuduhan itu tidak dibuktikan. Untuk tiga korban pada Juni 2012 , polisi Malaysia mengajukan alasan mereka menembaki polisi sebelum tewas.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Agenda Prabowo usai Putusan MK: 'Courtesy Call' dengan Menlu Singapura, Bertemu Tim Hukumnya

    Agenda Prabowo usai Putusan MK: "Courtesy Call" dengan Menlu Singapura, Bertemu Tim Hukumnya

    Nasional
    Awali Kunker Hari Ke-2 di Sulbar, Jokowi Tinjau Kantor Gubernur

    Awali Kunker Hari Ke-2 di Sulbar, Jokowi Tinjau Kantor Gubernur

    Nasional
    'MK yang Memulai dengan Putusan 90, Tentu Saja Mereka Pertahankan...'

    "MK yang Memulai dengan Putusan 90, Tentu Saja Mereka Pertahankan..."

    Nasional
    Beda Sikap soal Hak Angket Pemilu: PKB Harap Berlanjut, PKS Menunggu, Nasdem Bilang Tak 'Up to Date'

    Beda Sikap soal Hak Angket Pemilu: PKB Harap Berlanjut, PKS Menunggu, Nasdem Bilang Tak "Up to Date"

    Nasional
    Bima Arya Ditunjuk PAN Jadi Kandidat untuk Pilkada Jabar 2024

    Bima Arya Ditunjuk PAN Jadi Kandidat untuk Pilkada Jabar 2024

    Nasional
    Guru Besar UI: Ironis jika PDI-P Gabung ke Kubu Prabowo Usai Putusan MK

    Guru Besar UI: Ironis jika PDI-P Gabung ke Kubu Prabowo Usai Putusan MK

    Nasional
    Tak Anggap Prabowo Musuh, Anies Siap Diskusi Bareng

    Tak Anggap Prabowo Musuh, Anies Siap Diskusi Bareng

    Nasional
    Bersama Pertamax Turbo, Sean Gelael Juarai FIA WEC 2024

    Bersama Pertamax Turbo, Sean Gelael Juarai FIA WEC 2024

    Nasional
    Tanggapi Putusan MK, KSP: Bansos Jokowi Tidak Memengaruhi Pemilih Memilih 02

    Tanggapi Putusan MK, KSP: Bansos Jokowi Tidak Memengaruhi Pemilih Memilih 02

    Nasional
    Peringati Hari Buku Sedunia, Fahira Idris: Ketersediaan Buku Harus Jadi Prioritas Nasional

    Peringati Hari Buku Sedunia, Fahira Idris: Ketersediaan Buku Harus Jadi Prioritas Nasional

    Nasional
    KPK Terima Pengembalian Rp 500 Juta dari Tersangka Korupsi APD Covid-19

    KPK Terima Pengembalian Rp 500 Juta dari Tersangka Korupsi APD Covid-19

    Nasional
    Megawati Diyakini Tak Goyah, PDI-P Diprediksi Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

    Megawati Diyakini Tak Goyah, PDI-P Diprediksi Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

    Nasional
    Digugat ke Pengadilan, Bareskrim: Penetapan Tersangka Kasus TPPU Panji Gumilang Sesuai Fakta

    Digugat ke Pengadilan, Bareskrim: Penetapan Tersangka Kasus TPPU Panji Gumilang Sesuai Fakta

    Nasional
    Soal Peluang PDI-P Gabung Koalisi Prabowo, Guru Besar UI: Megawati Tegak, Puan Sejuk

    Soal Peluang PDI-P Gabung Koalisi Prabowo, Guru Besar UI: Megawati Tegak, Puan Sejuk

    Nasional
    Jokowi Minta Kepala BNPB Cek Masyarakat Sulbar yang Belum Dapat Bantuan Pascagempa

    Jokowi Minta Kepala BNPB Cek Masyarakat Sulbar yang Belum Dapat Bantuan Pascagempa

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com