Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden Apresiasi Keterangan Antasari

Kompas.com - 13/09/2012, 14:01 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengapresiasi keterangan mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar dalam rapat tim pengawas kasus Bank Century DPR RI di Gedung DPR RI, Rabu (13/9/2012).

Juru bicara Presiden Julian Aldrin Pasha kepada wartawan di Jakarta, Rabu, mengatakan pihak Istana mengapresiasi keterangan Antasari yang menyampaikan bahwa Presiden tidak pernah memimpin rapat yang membahas rencana bail out Century.

"Dari testimoni Pak Antasari tadi sudah jelas bahwa tidak benar bahwa Presiden memimpin rapat yang membahas pengucuran bail out Bank Century," kata Julian.

"Bagaimana pun kami apresiasi apa yang sudah disampaikan Pak Antasari. Sudah sangat jelas membantah apa yang dispekulasikan bahwa Presiden Yudhoyono memimpin lansung rapat pengucuran bail out Bank Century," kata Julian.

Dengan keterangan itu, katanya, seharusnya, permasalahan itu tidak perlu lagi digulirkan atau dibahas tanpa ujung pangkal.

"Ini yang menjadi perhatian kita, setelah penjelasan Pak Antasari, kalau memang terus digulirkan, diangkat, ini sebetulnya apa dan arahnya ke mana. Atau ada unsur kepentingan politik tertentu. Karena kita tidak melihat arahnya untuk kepentingan masyarakat luas, arahnya parsial," katanya.

Julian menilai justru yang lebih penting saat ini adalah mengejar dan mengembalikan aset negara yang hilang karena kasus korupsi.

"Kita masih perlu mengejar aset yang lebih penting untuk bisa dinikmati bersama masyarakat. Kalau tujuannya pemerintah dan unsur legistlatif memikirkan langkah terbaik atau mempcepat pengembalian aset di luar negeri, itu kita akan bersinergi dan bersemangat. Tapi kalau berputar di sini-sini terus, sementara ini sudah jelas," ujarnya.

Ia juga mengatakan bila ada permintaan resmi dari pihak DPR RI mengenai transkrip rapat 9 Oktober 2008 tersebut, maka pihak istana akan menyampaikannya pada DPR RI.

"Kalau memang secara resmi menulis surat kepada presiden untuk minta notulen rapat 9 Oktober 2008 berikut rekaman, tentu akan dipenuhi karena ini lembaga (DPR) yang meminta. Dan sebagaimana diketahui bahwa rapat 9 Oktober 2008 itu dihadiri Menko Polhukam, Menko perekonomian ad interim, Mensesneg, Menteri BUMN dan Seskab," katanya.

Berita terkait keterangan Antasari di Timwas Century dapat diikuti dalam topik "Timwas Panggil JK dan Antasari" dan testimoni Antasari dalam "Antasari, Century, dan SBY"

Baca pula Transkrip Rapat 9 Oktober 2008 (I), dan Transkrip Rapat 9 Oktober 2008 (II)

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

    Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

    Nasional
    Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

    Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

    Nasional
    Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

    Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

    Nasional
    Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan 'Amicus Curiae' seperti Megawati

    Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan "Amicus Curiae" seperti Megawati

    Nasional
    Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah 'Nyapres' Tidak Jadi Gubernur Jabar

    Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah "Nyapres" Tidak Jadi Gubernur Jabar

    Nasional
    Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

    Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

    Nasional
    Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

    Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

    Nasional
    Tanggal 22 April 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 22 April 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    TNI Tembak 2 Anggota OPM yang Serang Pos Prajurit di Paro Nduga, tapi Berhasil Melarikan Diri

    TNI Tembak 2 Anggota OPM yang Serang Pos Prajurit di Paro Nduga, tapi Berhasil Melarikan Diri

    Nasional
    Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

    Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

    Nasional
    Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

    Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

    Nasional
    Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

    Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

    Nasional
    Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

    Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

    Nasional
    Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited  Capai Rp 17,43 Miliar

    Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited Capai Rp 17,43 Miliar

    Nasional
    KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

    KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com