Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Marzuki: Panggil Antasari, Timwas Century Lalaikan Tugas

Kompas.com - 12/09/2012, 15:13 WIB
Aditya Revianur

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR RI Marzuki Alie menilai Tim Pengawas (Timwas) Century melalaikan tugasnya ketika memanggil mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar terkait testimoni adanya rapat pembahasan bail out (dana talangan) Bank Century di Kantor Presiden pada Oktober 2008. Pasalnya, rapat paripurna DPR memutuskan, tugas Timwas Century hanya mengawasi proses hukum kasus bail out Century, bukan kembali meminta keterangan pihak-pihak terkait.

"Pemanggilan ini sudah keluar dari konteks tugas Timwas. Kita harus paham betul (sesuai) keputusan rapat paripurna DPR RI, tugas Timwas adalah untuk mengawasi proses hukum kasus Century," ujar Marzuki di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (12/9/2012).

Marzuki berpendapat, pemanggilan Antasari justru mementahkan hasil rekomendasi Rapat Paripurna DPR RI pada Maret 2010 bahwa pemberian dana talangan kepada Bank Century dan penyalurannya diduga ada penyimpangan sehingga diserahkan ke proses hukum.

 

Pemanggilan Antasari, yang juga mantan jaksa tersebut, seolah menjadikan kasus ke permasalahan awal, yaitu dugaan penyimpangan pengucuran dana yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 6,7 triliun. Hal ini, lanjutnya, hanya menghabiskan waktu dan sangat tidak efektif.

Menurutnya, pemanggilan Antasari tersebut justru merugikan rakyat. Marzuki berpendapat, Timwas Century seharusnya mendorong KPK agar menuntaskan kasus yang bergulir sejak tahun 2009 tersebut. Pasalnya, sampai saat ini kasus Century yang ditangani KPK belum menemukan titik terang terkait penyelesaiannya.

"KPK seharusnya yang mengklarifikasi bukan Antasari, tapi bagaimana pun juga, dia (Antasari) sudah klarifikasi," kata Marzuki.

Sebelumnya, mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar meralat pemberitaan salah satu televisi swasta mengenai substansi rapat di Kantor Presiden, Jakarta, pada 9 Oktober 2008.

Antasari mengatakan, pertemuan yang dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu tidak membicarakan bail out Bank Century. 

"Rapat itu tidak ada satu kata pun menyebut Bank Century apalagi bail out. Ini perlu saya luruskan. Tidak ada bicara tentang Century," kata Antasari, saat menghadiri rapat Tim Pengawas Bank Century di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (12/9/2012).

Berita terkait keterangan Antasari di Timwas Century dapat diikuti dalam topik "Timwas Panggil JK dan Antasari", dan testimoni Antasari dalam "Antasari, Century, dan SBY". Baca pula arsip Kompas.com terkait kasus Century di Liputan Khusus "Kisruh Century"

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

    Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

    Nasional
    UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang 'DKI'

    UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang "DKI"

    Nasional
    Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

    Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

    Nasional
    Puan Sebut Antar Fraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

    Puan Sebut Antar Fraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

    Nasional
    Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

    Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

    Nasional
    Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

    Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

    Nasional
    Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

    Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

    Nasional
    KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

    KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

    Nasional
    Bos Freeport Wanti-Wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun Jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

    Bos Freeport Wanti-Wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun Jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

    Nasional
    Sidang Sengketa Pilpres, KPU 'Angkat Tangan' soal Nepotisme Jokowi yang Diungkap Ganjar-Mahfud

    Sidang Sengketa Pilpres, KPU "Angkat Tangan" soal Nepotisme Jokowi yang Diungkap Ganjar-Mahfud

    Nasional
    KPU Anggap Ganjar-Mahfud Salah Alamat Minta MK Usut Kecurangan TSM

    KPU Anggap Ganjar-Mahfud Salah Alamat Minta MK Usut Kecurangan TSM

    Nasional
    KPU: Anies-Muhaimin Lakukan Tuduhan Serius MK Diintervensi

    KPU: Anies-Muhaimin Lakukan Tuduhan Serius MK Diintervensi

    Nasional
    Penguasaha Pemenang Tender Proyek BTS 4G Didakwa Rugikan Negara Rp 8 Triliun

    Penguasaha Pemenang Tender Proyek BTS 4G Didakwa Rugikan Negara Rp 8 Triliun

    Nasional
    KPU: Anies-Muhaimin Tak Akan Gugat Pencalonan Gibran jika Menang Pemilu

    KPU: Anies-Muhaimin Tak Akan Gugat Pencalonan Gibran jika Menang Pemilu

    Nasional
    KPU Sindir Anies-Muhaimin Baru Persoalkan Pencalonan Gibran setelah Hasil Pilpres Keluar

    KPU Sindir Anies-Muhaimin Baru Persoalkan Pencalonan Gibran setelah Hasil Pilpres Keluar

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com