Minggu, 21 September 2014

News / Nasional

Dugaan Suap Cek Perjalanan

Miranda Berharap Bebas dari Tuntutan Pidana

Rabu, 12 September 2012 | 13:59 WIB

Terkait

JAKARTA, KOMPAS.com - Terdakwa kasus dugaan suap cek perjalanan, Miranda  S Goeltom berharap tim jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyusun surat tuntutannya sesuai dengan fakta persidangan selama ini dan bukan sekadar asumsi. Menurut pengacara Miranda, Andi S Simangunsong, tidak ada fakta persidangan yang membuktikan kliennya bersalah menyuap anggota Dewan Perwakilan Rakyat 1999-2004 terkait pemenangan Miranda sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (DGS BI) 2004.

Menurut jadwal, Miranda diagendakan akan menjalani sidang tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, pada Rabu (12/9/2012) sore.

“Maka seharusnya KPK berbesar hati untuk mendrop dan membatalkan dakwaan serta tuntutannya,” kata Andi melalui pesan singkat yang diterima Kompas.com, Rabu (12/9/2012).

Lebih jauh Andi menjelaskan, selama persidangan, tidak terlihat adanya hubungan Miranda dengan penyuapan anggota dewan yang dilakukan Nunun Nurbaeti seperti yang dituduhkan JPU KPK dalam surat dakwannya. Apalagi, lanjutnya, keterangan saksi ahli yang disampaikan dalam persidangan sebelumnya, meringankan Miranda.

Para saksi ahli menilai bahwa pertemuan yang dilakukan Miranda dengan sejumlah anggota Dewan 1999-2004 sebelum uji kelayakan dan kepatutan calon DGS BI 2004, tidak melanggar aturan asalkan diizinkan pimpinan DPR.

Dalam surat dakwaan yang dibacakan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Juli lalu, tim JPU KPK menyebut Miranda  baik bertindak sendiri ataupun bersama-sama Nunun Nurbaeti  telah memberi cek perjalanan Bank Internasional Indonesia (BII) senilai Rp 20,8 miliar melalui Arie Malangjudo kepada anggota DPR 1999-2004, antara lain Hamka Yandhu (Fraksi Partai Golkar), Dudhie Makmun Murod (Fraksi PDI-P), dan Endin Soefihara (Fraksi PPP). Pemberian cek perjalanan itu disebut terkait dengan pemenangan Miranda sebagai DGS BI 2004. Berdasarkan surat dakwan tersebut, Miranda terancam hukuman maksimal lima tahun penjara. Adapun Nunun divonis dua tahun enam bulan penjara karena dianggap sebagai pemberi suap.

Dalam persidangan selama ini, terungkap kalau Miranda pernah mengadakan pertemuan dengan sejumlah anggota Komisi IX DPR asal fraksi PDI-Perjuang dan fraksi TNI/Polri belum uji kelayakan dan kepatutan calon DGS BI. Dalam pertemuan dengan anggota dewan tersebut, Miranda mengaku menyampaikan visi dan misinya. Pengajar di Universitas Indonesia itu juga mengatakan bahwa pertemuan dengan anggota DPR 1999-2004 itu dapat menjadi kesempatan baginya untuk mengklarifikasi sejumlah hal, termasuk soal masalah keluarganya.  Sore nanti, tim JPU dijadwalkan membacakan surat tuntutan atas perkara Miranda. Persidangan tersebut berlangsung sekitar pukul 17.00 WIB dan dipimpin majelis hakim Tipikor yang diketuai Hakim Gusrizal.

Berita terkait persidangan Miranda dapat diikuti dalam topik "Sidang Miranda Goeltom"


Penulis: Icha Rastika
Editor : Inggried Dwi Wedhaswary