Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Antasari: Tak Ada Pembahasan "Bail Out" Century

Kompas.com - 12/09/2012, 12:11 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar meralat pemberitaan salah satu televisi swasta mengenai substansi rapat di Istana Negara Jakarta pada 9 Oktober 2008. Antasari mengatakan, pertemuan yang dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu tidak membicarakan bail out Bank Century.

"Rapat itu tidak ada satu kata pun menyebut Bank Century, apalagi bail out. Ini perlu saya luruskan. Tidak ada bicara tentang Century," kata Antasari, saat menghadiri rapat Tim Pengawas Bank Century, di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (12/9/2012).

Antasari dipanggil oleh Timwas setelah memberikan keterangan kepada salah satu stasiun televisi. Dalam pemberitaan itu, Antasari disebut mengaku bahwa rapat Oktober 2008 itu membahas mengenai bail out Bank Century. Pemberitaan itu kemudian menjadi polemik.

Antasari mengatakan, setelah pemberitaan itu, ia langsung meminta pengacaranya, Maqdir Ismail, untuk meluruskan agar tidak menjadi polemik. Dia mengira, setelah Presiden menjelaskan mengenai rapat Oktober 2008 masalah itu akan selesai. Namun, polemik malah berlanjut.

Antasari mengaku menyayangkan kritikan dari berbagai pihak yang diarahkan kepada dirinya pascapemberitaan itu. Seharusnya, kata dia, semua pihak meneliti terlebih dulu apa yang disampaikan sebenarnya.

Ia menjelaskan, dirinya diundang bersama pimpinan institusi penegak hukum lain untuk membicarakan antisipasi krisis ekonomi. Ketika itu, kata dia, Presiden menyebutkan agar Indonesia jangan sampai mengalami krisis seperti 1998.

Dikatakan Antasari, sebagai penegak hukum, yang menarik dalam pertemuan itu mengenai keterbatasan aturan untuk penyelamatan ekonomi. Padahal, lanjut dia, langkah penyelamatan ketika krisis tidak bisa dengan cara yang normal.

"Dalam konteks itu kami sampaikan bahwa mendukung langkah kebijakan untuk atasi krisis. Bangsa mana yang ingin seperti krisis 1998. Tapi apabila dalam kebijakan itu ada oknum yang menyalahgunakan, KPK akan menindak," kata Antasari.

Berita terkait keterangan Antasari di Timwas Century dapat diikuti dalam topik "Timwas Panggil JK dan Antasari" dan testimoni Antasari dalam "Antasari, Century, dan SBY"

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

    Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

    Nasional
    Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

    Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

    Nasional
    Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

    Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

    Nasional
    Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

    Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

    Nasional
    Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

    Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

    Nasional
    JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

    JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

    Nasional
    Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

    Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

    Nasional
    Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

    Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

    Nasional
    Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

    Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

    Nasional
    Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

    Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

    Nasional
    BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

    BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

    Nasional
    Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

    Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

    Nasional
    Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

    Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

    Nasional
    Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

    Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

    Nasional
    Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

    Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com