Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Tidak Pernah Tolak Laporan Soal Jokowi

Kompas.com - 02/09/2012, 21:34 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memproses setiap laporan yang masuk, termasuk laporan terkait Wali Kota Solo, Joko Widodo yang disampaikan Tim Selamatkan Solo, Selamatkan Jakarta, Selamatkan Indonesia (TS3).

Juru Bicara KPK, Johan Budi menegaskan, pihaknya tidak pernah menolak laporan tersebut seperti yang diberitakan sejumlah media. "Tidak benar berita soal KPK tolak laporan Jokowi. Itu kesimpulan dari mana? Gak ada laporan yang ditolak KPK," kata Johan saat dihubungi melalui pesan singkat, Minggu (2/9/2012).

Menurut Johan, setiap laporan yang masuk ke KPK pastinya akan ditelaah. Kemudian jika ditemukan indikasi awal tindak pidana korupsi, KPK dapat melakukan pengumpulan bahan keterangan berdasarkan laporan tersebut.

Terkait laporan TS3 ini, Joko Widodo atau yang biasa disapa Jokowi itu mengklaim KPK telah menolak laporan tersebut. "Kan sudah ditolak KPK. Laporan kok pembiaran terjadinya korupsi? Bagaimana? Enggak ngerti saya," ucap Jokowi dalam acara halalbihalal PDI Perjuangan di Jakarta, Minggu siang tadi.

Dalam laporannya, TS3 menyebut Jokowi terindikasi tindak pidana korupsi karena membiarkan dana Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta (BPMKS) 2010 diduga dikorupsi anak buahnya. Sementara Jokowi menilai laporan tersebut tidak masuk akal.

"Setelah saya lihat, ternyata pembiaran. Kalau begitu, nanti semua pejabat dilaporin kalau ada terjadi pembiaran, ada pembiaran, yang real-real sajalah," ucap Jokowi yang tengah mencalonkan diri sebagai gubernur DKI Jakarta 2012-2017 ini.

Jokowi juga mengaku sudah sering menghadapi laporan-laporan tidak jelas seperti itu selama dia maju dalam pemilihan kepala daerah. "Saya sudah tiga kali pilkada, dilaporin kaya gini sudah biasa, jadi santai saja," ucapnya.

Menurut TS3, dugaan korupsi di Pemkot Solo dilakukan dengan modus duplikasi nama siswa penerima BPMKS. Duplikasi itu dilakukan sehingga jumlah siswa penerima BPMKS lebih banyak dari yang seharusnya. Dengan demikian, APBD yang dianggarkan pun menjadi lebih besar dari yang semestinya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tak Berniat Percepat, MK Putus Sengketa Pilpres 22 April

Tak Berniat Percepat, MK Putus Sengketa Pilpres 22 April

Nasional
Prabowo Klaim Perolehan Suaranya yang Capai 58,6 Persen Buah dari Proses Demokrasi

Prabowo Klaim Perolehan Suaranya yang Capai 58,6 Persen Buah dari Proses Demokrasi

Nasional
Hakim MK Hanya Dalami 14 dari 33 'Amicus Curiae'

Hakim MK Hanya Dalami 14 dari 33 "Amicus Curiae"

Nasional
Dituduh Pakai Bansos dan Aparat untuk Menangkan Pemilu, Prabowo: Sangat Kejam!

Dituduh Pakai Bansos dan Aparat untuk Menangkan Pemilu, Prabowo: Sangat Kejam!

Nasional
Sebut Pemilih 02 Terganggu dengan Tuduhan Curang, Prabowo: Jangan Terprovokasi

Sebut Pemilih 02 Terganggu dengan Tuduhan Curang, Prabowo: Jangan Terprovokasi

Nasional
[POPULER NASIONAL] Anggaran Kementan untuk Bayar Dokter Kecantikan Anak SYL | 'Amicus Curiae' Pendukung Prabowo

[POPULER NASIONAL] Anggaran Kementan untuk Bayar Dokter Kecantikan Anak SYL | "Amicus Curiae" Pendukung Prabowo

Nasional
Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Nasional
Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Nasional
Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

Nasional
Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Nasional
Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Nasional
Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Nasional
Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com