Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jenazah Terduga Teroris Diotopsi di RS Polri

Kompas.com - 01/09/2012, 12:29 WIB
Robertus Belarminus

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Jenazah dua terduga teroris akan diotopsi di Rumah Sakit Sukanto Bhayangkara Polri, Kramat Jati, Jakarta Timur. Di rumah sakit tersebut, para dokter forensik, antara lain, akan mencocokan data antemortem (sebelum kematian) dan postmortem (setelah kematian).

Kepala Rumah Sakit Polri Brigjen Pol Agus Prayitno mengatakan, pencocokan data antemortem dan postmortem bertujuan untuk memastikan identitas dari terduga teroris yang meninggal di Solo pada Jumat (31/8/2012) malam.

"Kami sudah siap dengan data postmortem. Saat ini kami masih mencari data antemortem," terang Agus kepada para wartawan, Sabtu (1/9/2012).

Agus mengatakan, dirinya tak dapat memastikan waktu yang diperlukan untuk mencocokkan data antemortem dan postmortem. Dokter di rumah sakit polisi tersebut masih menunggu data antemortem dari keluarga. Data antemortem dapat berupa baju, jaket, sikat gigi, atau benda-benda lain yang pernah digunakan almarhum semasa hidup.

 

"Kalau otopsinya, saya kira sekitar 4 jam selesai," jelas Agus. Ditambahkannya, kedua jenazah sudah diberangkatkan melalui jalur darat sejak pukul 02.15 WIB dari Solo.

Sementara itu, pantauan Kompas.com di RS Polri, terlihat beberapa aparat berjaga-jaga di sekitar ruang jenazah. Tak jauh dari ruang jenazah, polisi memasang garis polisi. Para jurnalis yang meliput di rumah sakit itu pun dilarang mendekat.

Sebagai mana diberitakan sebelumnya, Densus 88 Antiteror Polri melakukan penggerebekan dan penangkapan terduga teroris di Jalan Veteran, Solo, Jawa Tengah, Jumat malam. Saat itu, sebuah sepeda motor yang dicurigai sebagai pelaku teror dipepet oleh rombongan mobil berisi anggota Densus 88.

Dua terduga teroris tewas dan seorang anggota Densus 88 gugur. Dua terduga teroris yang tewas yakni Farhan dan Muksin. Sedangkan anggota Densus 88 yang gugur dalam penyergapan itu adalah Bripda Suherman.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

    Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

    Nasional
    Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

    Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

    Nasional
    Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

    Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

    Nasional
    Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

    Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

    Nasional
    Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

    Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

    Nasional
    Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

    Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

    Nasional
    JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

    JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

    Nasional
    Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

    Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

    Nasional
    Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

    Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

    Nasional
    Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

    Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

    Nasional
    Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

    Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

    Nasional
    BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

    BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

    Nasional
    Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

    Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

    Nasional
    Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

    Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

    Nasional
    Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

    Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com