Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wamenkeu: Anggaran Gedung KPK Rp 61 M Diblokir DPR

Kompas.com - 30/08/2012, 19:07 WIB
Dimasyq Ozal

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com- Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawati mengatakan, anggaran gedung baru Komisi Pemberantasan Korupsi hingga saat ini masih diblokir oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

"Rp 61 miliar pengadaan gedung KPK masih diblokir oleh DPR atau masih harus memerlukan persetujuan dari pihak DPR," ujar Any di kantor Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pembangunan Pembangunan (UKP4), Jakarta, Kamis (30/8/2012).

Kendati demikian, Any menjelaskan, bukan hanya pencairan dana gedung KPK saja, melainkan ada anggaran belanja kementerian ataupun lembaga pemerintah yang juga mengalami hal serupa. Bukan hanya DPR yang dapat memblokir anggaran, akan tapi Kementerian Keuangan pun berhak melakukan demikian. Bahkan porsinya lebih besar ketimbang DPR.

Setidaknya per 29 Juli 2012 , ada 0,2 persen dari total anggaran kementerian/lembaga yang masih diblokir DPR dan 6 persennya dari Kementerian Keuangan dari total Rp 1.200 triliun yang dianggarkan di APBN. Dengan kata lain, pengadaan gedung baru KPK masih memerlukan pembahasan lebih lanjut dengan DPR sehingga menjadi bagian yang 0,2 persen tersebut.

Ada beberapa persyaratan yang menurutnya, anggaran kementerian maupun lembaga bisa diblokir oleh pihak Kemenkeu, yakni Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN), kurangnya dokumen penting pendukung saat pengajuan anggaran, memerlukan dasar hukum dan justifikasi, dan sisa dana belum diterapkan penggunaannya dari hasil lelang.

"Dari total APBN Rp 1.200 triliun, sebesar enam persen masih diblokir oleh Kemenkeu. Itu disebabkan PHLN yang belum aktif sebanyak Rp 15,6 triliun, kurangnya dokumen penting Rp 11,3 trilun, memerlukan dasar hukum dan justifikasi Rp 2,78 triliun, dan sisa dana belum diterapkan penggunaannya Rp 0,5 triliun," jelasnya.

Namun, Any pun belum bisa memastikan apakah penyebab diblokirnya anggaran gedung KPK tersebut oleh DPR hingga kini seperti halnya prasyarat yang ada Kemenkeu. "Saya tidak berkompeten. Silahkan tanya ke DPR," ungkapnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

    Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

    Nasional
    Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

    Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

    Nasional
    KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

    KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

    Nasional
    Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

    Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

    Nasional
    Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

    Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

    Nasional
    Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

    Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

    Nasional
    Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

    Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

    Nasional
    Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

    Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

    Nasional
    Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

    Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

    Nasional
    Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

    Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

    Nasional
    TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

    TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

    Nasional
    Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

    Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

    Nasional
    Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

    Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

    Nasional
    Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

    Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

    Nasional
    TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

    TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com