Jokowi: Hilangkan Korupsi Harus Ada Perubahan Sistem

SOLO, KOMPAS.com -- Joko Widodo angkat bicara terkait polemik laporan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi dan Keuangan (PPATK) yang melansir bahwa Pemda DKI Jakarta sebagai pemerintahan terkorup di Indonesia.

Menurut Joko Widodo, apa yang disampaikan PPATK itu adalah fakta sehingga harus ada perubahan manajemen sistem untuk mengurangi atau mengilangkan korupsi di Pemda DKI. Hal ini dikatakan Jokowi saat menghadiri acara akad nikah Nunung dan Iyan di kediaman Nunung di Sumber, Banjarsari, Solo pada Kamis (30/8/2012).

"Itu adalah fakta, sehingga harus ada perubahan manajemen sistem. Dengan sistem yang baik, hal tersebut (korupsi, red) akan bisa dikurangi, bahkan dihilangkan," katanya.

Menurut Jokowi, anggaran APBD DKI itu sangat besar. Lima tahun yang lalu anggaran mencapai Rp 140 triliun dan bisa jadi 5 tahun ke depan mencapai Rp 180 triliun.

"APBD Jakarta itu sangat besar sekali, dan kalau saya jadi gubernur, akan saya benahi," katanya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Pemda DKI kebakaran jenggot saat disebut sebagai pemerintahan terkorup. Pada sumber Tribunnews (30/8/2012), Ketua PPATK M Yusuf mengatakan bahwa bukan PPATK yang menyebut Jakarta adalah terkorup, namun media.

"Indikasi korupsi iya. Kami hanya lansir transaksi mencurigakan. Tetapi bukan Pemda DKI (terkorup). Transaksi mencurigakan itu terjadi di Jakarta, bisa dilakukan oleh swasta atau pemda," katanya.