Jumat, 22 Agustus 2014

News / Nasional

KPK Kembali Periksa Gubernur Riau, Rusli Zainal

Kamis, 30 Agustus 2012 | 09:52 WIB

Terkait

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi, Kamis (30/8/2012), kembali memeriksa Gubernur Riau, Rusli Zainal, terkait kasus dugaan suap Revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penambahan Biaya Arena Menembak PON Riau. Rusli dimintai keterangan sebagai saksi kasus tersebut.

"Rusli diperiksa sebagai saksi," kata Juru Bicara KPK, Johan Budi melalui pesan singkat, Kamis.

Rusli tiba di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, pukul 09.00 WIB, dengan dikawal sejumlah stafnya. Politikus Partai Golkar itu tampak mengenakan kemeja batik kuning. Ketika diberondong pertanyaan wartawan, Rusli bungkam.

Pemeriksaan ini bukan yang pertama bagi Rusli. Dia yang juga menjadi Ketua Panitia Besar penyelenggaraan PON (PB PON) itu sebelumnya diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Lukman Abbas dan Eka Dharma Putra.

Dalam kasus dugaan suap PON Riau, KPK menetapkan sepuluh tersangka. Mereka adalah Mantan Kepala dinas Pemuda dan Olahraga Riau, Lukman Abbas, Kepala Seksi Pengembangan Sarana Prasarana Dinas Pemuda dan Olahraga, Eka Dharma Putra, PT Pembangunan Perumahan, Rahmat Syaputra, Wakil Ketua DPRD Riau, Taufan Andoso Yakin, serta sejumlah anggota DPRD yakni, M Faisal Aswan, M Dunir, Adrian Ali (PAN), Abubakar Sidiq, Tengku Muhazza (Demokrat), Syarif Hidayat, M Rum Zein, Zulfan Heri, dan Rukman Asyardi (PDIP). Beberapa tersangka kasus ini sudah menjalani proses persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Riau.

Bidik Rusli

Selain melengkapi berkas para tersangka, KPK juga mengembangkan fakta persidangan dan keterangan sejumlah saksi yang mengarah pada keterlibatan Rusli. "Di KPK itu, kalau ada sidang di pengadilan dan kalau di dalam sidang itu ada sejumlah saksi dan keterangan saksi yang dikonfirmasi dengan tersangka, kemudian dari situ ada perkembangan baru dan perkembangan baru itu mengenai seseorang, maka seseorang itu akan kami kembangkan sejauh mana perannya," kata Wakil Ketua KPK, Busyro Muqoddas (28/8/2012) saat ditanya soal Rusli.

Busyro menambahkan, pengembangan penyidikan kasus dugaan suap PON ini bisa mengarah ke dugaan keterlibatan Rusli. Menurut Busyro, KPK akan memaksimalkan pengusutan kasus ini.

Dalam kasus dugaan suap PON Riau ini, nama Rusli kerap disebut. Dalam surat dakwaan mantan Kepala Seksi (Kasi) Pengembangan Sarana dan Prasarana Olahraga Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Riau, Eka Dharma Putra, Rusli selaku Gubernur Riau disebut sebagai pihak yang diduga ikut menyuap.

Disebutkan bahwa Eka baik sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Lukman Abbas, selaku Kepala Dispora Riau, Rusli Zainal selaku Gubernur Riau, serta Rahmat Syahputra selaku Site Administrasi Manajer dalam Kerjasama Operasi (KSO) PT Pembangunan Perumahan, PT Adhi Karya, dan PT Wijaya Karya, memberi uang Rp 900 juta dari yang dijanjikan Rp 1,8 miliar kepada anggota DPRD Riau 2009-2-14.

Pemberian tersebut dilakukan agar anggota DPRD Riau membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Revisi Perda Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak untuk Pembangunan Stadion Utama pada Kegiatan PON XVIII Riau dan Raperda tentang Perubahan Perda Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak untuk Pembangunan Venues pada Kegiatan PON XVIII Riau.

Surat dakwaan juga menyebutkan bahwa Rusli menelepon Lukman Abbas dan menginstruksikan agar Lukman memenuhi permintaan anggota DPRD Riau untuk memberi "uang lelah" terkait pembahasan Raperda. Lukman sudah ditetapkan KPK sebagai tersangka.

Saat bersaksi dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Riau, 7 Agustus 2012, Rusli mengaku mengetahui ada permintaan "uang lelah" untuk anggota DPRD Riau terkait pembahasan Reperda. Namun Rusli mengaku meminta Lukman membatalkan revisi peraturan daerah jika anggota Dewan meminta uang.

Dalam penyidikan kasus ini, KPK sekali memeriksa Rusli sebagai saksi. KPK juga membuka penyelidikan baru soal pengadaan barang dan jasa PON Riau. Proses pengadaan tersebut diduga melibatkan pemerintah daerah.


Penulis: Icha Rastika
Editor : Heru Margianto