Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tina Talisa Laporkan 4 Media ke Dewan Pers

Kompas.com - 29/08/2012, 20:44 WIB
Joe Leribun

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Presenter Tina Talisa, Rabu (29/8/2012), mengadukan empat media massa ke Dewan Pers terkait pemberitaan yang menurut dia telah mencemarkan nama baiknya. Empat media itu adalah Kompas, Rakyat Merdeka, Berita Kota, dan Warta Kota.

"Saya bermaksud mengadukan harian Kompas, Rakyat Merdeka, Berita Kota, dan Warta Kota atas pemberitaan yang mencemarkan nama baik saya," jelas Tina dalam surat pengaduannya kepada Ketua Dewan Pers, Bagir Manan.

Oleh keempat media ini, disebutkan adanya dugaan aliran dana terkait korupsi ke rekening Tina Talisa. Berdasarkan surat pengaduan Tina Talisa, pemberitaan yang mencoreng nama baiknya itu dimuat dalam Kompas edisi 28 Agustus 2012, Harian Rakyat Merdeka edisi 28 Agustus 2012, Berita Kota 29 Agustus 2012, dan Warta Kota edisi 29 Agustus 2012.

Dalam surat pengaduannya, Tina menyesalkan pemberitaan yang mengaitkan namanya dalam kasus korupsi. "Pemberitaan yang mengaitkan nama saya tersebut sama sekali tanpa usaha konfirmasi sebagaimana diamanatkan dalam kode etik jurnalistik," tegasnya.

Anggota Dewan Pers Bidang Pengaduan Masyarakat dan Penegakan Etika Agus Sudibyo membenarkan pengaduan Tina Lisa kepada Dewan Pers. "Saudara Tina Talisa, atas nama pribadi mengajukan pemberitaan di empat media, Kompas, Rakyat Merdeka, Berita Kota, dan Warta Kota," ujarnya seusai menerima pengaduan di Gedung Dewan Pers, Jakarta.

Agus menjelaskan, laporan itu terkait berita-berita yang menyebutkan ada aliran dana ke rekening Tina. "Cukup lengkap diberikan kutipan-kutipannya. Dewan Pers akan mempelajari dan mencoba mempertemukan, verifikasi termasuk penyelesaian," katanya.

Menurut Agus, media yang memberitakan Tina Talisa tidak melakukan konfirmasi kepada yang bersangkutan. "(Pemberitaan) keempat media ini tidak mengandung konfirmasi, itu penting. Ini menyangkut nama baik orang itu," imbuhnya.

Atas pengaduan ini, Dewan Pers, lanjut Agus, akan melakukan proses mediasi dengan menggelar pertemuan dengan pihak-pihak yang diadukan.

"Kami baru terima pengaduan, jadi belum memeriksa. Kami akan beri kesempatan kepada media-media itu untuk klarifikasi," ujarnya.

Agus mengatakan, Dewan Pers akan melakukan klasifikasi terlebih dulu terhadap pelaporan itu sebelum melakukan mediasi. "Selasa depan, baru mediasi," pungkasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Nasional
Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Nasional
Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Nasional
Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Nasional
Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Nasional
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Komisi II Sebut 'Presidential Threshold' Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Komisi II Sebut "Presidential Threshold" Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Nasional
Nyanyi 'Pertemuan' di Depan Titiek Soeharto, Prabowo: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nyanyi "Pertemuan" di Depan Titiek Soeharto, Prabowo: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nasional
Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

Nasional
Bubar Jalan dan Merapat ke Prabowo, Koalisi Perubahan Dinilai Hanya Jual Gimik Narasi Kritis

Bubar Jalan dan Merapat ke Prabowo, Koalisi Perubahan Dinilai Hanya Jual Gimik Narasi Kritis

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com