Miranda Minta Jaksa Hadirkan Tjahjo Kumolo sebagai Saksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim pengacara Miranda S Goeltom meminta tim jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi berani menghadirkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tjahjo Kumolo sebagai saksi dalam persidangan kasus dugaan suap cek perjalanan pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (DGS BI) 2004.

Kesaksian Tjahjo dianggap penting untuk membuktikan keterangan Agus Condro yang mengaku mendengar Tjahjo pernah mengatakan bahwa Miranda bersedia mengucurkan uang Rp 300 juta hingga Rp 500 juta terkait pemilihan DGS BI 2004.

"Jaksa berkewajiban hadirkan Tjahjo untuk mendengarkan apakah benar Tjahjo menyatakan demikian, tidak ada saksi-saksi lain yang mengatakan hal itu kecuali Agus Condro. Sebenarnya menurut hukum acara, kewajiban jaksa. Jaksa harus berani menghadirkan Tjahjo untuk dapat kebenaran materiil, bukan asumsi," kata salah satu pengacara Miranda, Dodi Abdul Kadir seusai persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu (29/8/2012).

Permintaan untuk menghadirkan Tjahjo sebagai saksi tersebut sudah disampaikan tim pengacara Miranda dalam persidangan yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Gusrizal.

Menanggapi permintaan ini, tim jaksa KPK dalam persidangan mengaku tidak dapat menghadirkan Tjahjo sebagai saksi karena politikus PDI-Perjuangan itu tidak diperiksa dalam proses penyidikan di KPK. "Tjahjo tidak menjadi saksi, silahkan saja penasehat hukum jika ingin menghadirkan," kata ketua tim jaksa penuntut umum, Supardi.

Sementara tim pengacara Miranda tetap bersikukuh meminta majelis hakim agar memerintahkan jaksa menghadirkan Tjahjo. Menanggapi permintaan ini, hakim Gusrizal mengatakan akan mempertimbangkannya.

Pengacara Miranda yang lain, Andi Simangungsong mengecam penyidik KPK karena tidak memeriksa Tjahjo dalam proses penyidikan. "Harusnya melalui metode penyidikan, apabila hanya menyebut ucapan seseorang, kewajiban penyidik panggil Tjahjo dan masukkan keterangannya dalam BAP (berita acara pemeriksaan)," ujarnya.

Tindakan penyidik KPK yang tidak memeriksa Tjahjo tersebut, katanya, menunjukkan proses penyidikan yang tidak objektif, tendensius, dan cenderung merekayasa dengan sengaja menjerat Miranda.

Dodi menambahkan, keterangan Agus Condro yang mendengar Tjahjo mengatakan bahwa Miranda bersedia membayar Rp 300 juta hingga Rp 500 juta itu sedianya tidak dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim dalam mengadili perkara Miranda. "Secara hukum, keterangan Agus itu testimonium de auditu, keterangan yang tidak didengar langsung tapi dari orang lain," ujarnya.

Dengan demikian, keterangan Agus Condro yang menurutnya tidak didukung keterangan saksi lain itu tidak dapat dijadikan bukti oleh jaksa KPK. Menurut Dodi, selain Agus, tidak ada saksi lain yang mendengar Tjahjo mengatakan bahwa Miranda bersedia menyiapkan uang.

Anggota DPR 1999-2004 dari Fraksi PDI-Perjuangan yang lain, Dudhie Makmun Murod saat bersaksi untuk Miranda hari ini mengaku tidak pernah mendengar Tjahjo mengatakan Miranda sanggup menyediakan uang Rp 300 juta hingga Rp 500 juta.

Saat bersaksi dalam persidangan di Pengadilan Tipikor beberapa waktu lalu, Agus Condro mengaku mendengar ada uang Rp 300 juta hingga Rp 500 juta yang disipakan Miranda. Rencana kucuran uang dari Miranda itu didengar Agus dalam rapat kelompok fraksi (poksi) PDI-Perjuangan di Komisi IX, sebelum uji kelayakan dan kepatutan calon DGS BI 2004.

"Saat itu pimpinan, Tjahjo Kumulo, mengatakan Miranda bersedia kasih Rp 300 juta. Tapi, kalau kita minta Rp 500 juta, dia (Miranda) tidak keberatan," ujar Agus (9/8/2012). Adapun Tjahjo menjadi pimpinan fraksi PDI-Perjuangan saat itu.

Agus mengungkapkan, Fraksi PDI-P sepakat untuk memilih Miranda sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia 2004. Selain ungkapan Tjahjo, Agus mendengar celetukan rekan separtainya yang juga menyinggung soal uang dari Miranda. "Kata teman saya itu, kalau dia bisa menyiapkan Rp 500 juta, kenapa kita minta Rp 300 juta? Bodoh itu," tutur Agus menirukan teman separtainya itu.

Adapun Miranda didakwa menyuap anggota DPR 1999-2004 terkait pemilihannya sebagai DGS BI 2004. Miranda bersama-sama Nunun Nurbaeti atau masing-masing bertindak sendiri, memberi cek perjalanan Bank Internasional Indonesia (BII) senilai Rp 20,8 miliar melalui Ari Malangjudo ke anggota DPR 1999-2004, antara lain Hamka Yandhu (Fraksi Partai Golkar), Dudhie Makmun Murod (Fraksi PDI-P), dan Endin Soefihara (Fraksi PPP).

Cek Perjalanan senilai Rp 20,8 miliar tersebut merupakan bagian dari total 480 cek perjalanan BII senilai Rp 24 miliar. Kasus dugaan suap cek perjalanan yang terungkap sejak tahun 2008 ini berawal dari "nyanyian" Agus Condro. Mantan politisi PDI-P itu mengaku terima sejumlah cek perjalanan yang ia duga terkait dengan pemenangan Miranda sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia 2004.

Sebanyak lebih dari 30 anggota DPR 1999-2004 yang menerima cek perjalanan, termasuk Agus, sudah dihukum. Demikian juga dengan Nunun Nurbaeti yang dianggap terbukti sebagai penyuap.