Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Publik Akan Benci Advokat jika Laporan Denny Diteruskan

Kompas.com - 28/08/2012, 08:14 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Polemik "kicauan" Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Denny Indrayana di Twitter tentang advokat diminta untuk dihentikan. Jika laporan pidana oleh advokat diteruskan, maka hal itu justru dinilai akan kontraproduktif, semakin membawa kebencian publik pada profesi advokat.

"Terutama karena ulah segelintir oknum pengacara hitam. Padahal masih banyak pengacara baik yang membela dengan hati nurani, bukan dengan cara membabi buta karena sekadar bayaran," kata Ketua DPP Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin di Jakarta, Selasa (28/8/2012).

Ia mengatakan, polemik tersebut seharusnya dibiarkan terjadi di media sosial, dan publik yang menilai. Dia meyakini,  Denny hanya ingin agar advokat yang membabi buta membela tersangka kasus korupsi melakukan intropeksi diri lantaran melukai masyarakat.

Untuk itu, menurut Didi, membawa atau meneruskan persoalan di sosial media ke ranah hukum sedikit berlebihan. Terlebih lagi, Denny secara terbuka sudah meminta maaf atas "kicauan" itu. Permintaan maaf Denny, kata dia, patut dihargai.

"Saya yakin kepolisian akan mempertimbangkan apakah Denny benar-benar sengaja menghina profesi advokat atau tidak. Kita tidak boleh menutup mata bahwa ada oknum advokat yang tidak memerhatikan rasa keadilan masyarakat dalam membela kliennya," pungkas anggota Komisi III DPR itu.

Seperti diberitakan, "kicauan" Denny di Twitter telah diadukan ke Polda Metro Jaya oleh advokat OC Kaligis. Kicauan Denny dinilai mencemarkan nama baik advokat dan perbuatan tidak menyenangkan. Denny menulis dalam tweet-nya, "Advokat koruptor adalah koruptor. Yaitu Advokat yang asal bela membabi buta, yang tanpa malu terima uang bayaran dari hasil korupsi."

Setelah pernyataannya menjadi polemik, Denny meminta maaf kepada advokat bersih. Dia juga mengaku ikhlas diproses hukum karena merupakan bagian dari risiko perjuangannya. Denny juga mengajak advokat bersih untuk menjaga profesinya agar tidak ternoda oleh advokat koruptif.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Nasional
Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com