Pilkada Serentak Sudah Jadi Kebutuhan

JAKARTA, KOMPAS.com — Kehendak untuk membuat pengaturan pemilihan umum kepala daerah secara serentak sejatinya sudah menjadi kebutuhan bersama bangsa Indonesia. Keserentakan pilkada itu diperlukan agar pembangunan dapat dilaksanakan secara terfokus, masyarakat tidak disibukkan dengan pelaksanaan pilkada yang terus-menerus berlangsung, meski untuk daerah yang berbeda.

"Namun, pengaturan keserentakannya tidaklah cukup dengan menggabungkan waktu pelaksanaan pilkada yang berdekatan waktunya," sebut Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Ferry Mursyidan Baldan, Jumat (24/8/2012) malam.

Menurut mantan anggota Komisi II DPR tersebut, pengaturan keserentakan pelaksanaan pilkada bukan saja untuk efisiensi pelaksanaan pilkada, melainkan harus juga dimaksudkan untuk mewujudkan suatu periodisasi yang dapat membangun sinergitas tingkat pemerintahan, mulai dari presiden, gubernur, dan bupati/wali kota.

Oleh karenanya, yang harus dirancang adalah bahwa ke depan jadwal pelaksanaan pemilu lima tahunan sudah tersusun secara permanen, yakni April adalah pemilu legislatif, Juli dan September untuk dua putaran pemilu presiden-wakil presiden. Berikutnya, enam bulan setelah pelantikan presiden adalah pemilihan gubernur, dan enam bulan setelah pelantikan gubernur adalah pemilihan bupati/wali kota.

Menurut Ferry, dibutuhkan masa transisi untuk mencapai desain penjadwalan tersebut. Caranya, pilkada setelah Pemilu 2014 hanya dilaksanakan pilkada pada tahun 2015 dan 2016 dan periodenya berakhir pada April 2020. Adapun mulai 2017-2019 tidak diadakan pemilihan kepala daerah, tetapi diangkat pejabat sementara kepala daerah, yang harus diikat ketentuan bahwa yang bersangkutan tidak boleh mencalonkan diri pada pilkada 2020.