Presiden Dukung Pilkada Serentak

Jakarta, Kompas - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mendukung rencana pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara serentak. Dengan cara ini dapat dilakukan efisiensi.

”Presiden setuju kalau memang itu diadakan supaya penyelenggaraannya lebih efisien. Presiden mempersilakan agar itu diatur bersama DPR,” kata Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi , Kamis (23/8) di halaman Istana Negara.

Hal tersebut disampaikan Gamawan seusai bertemu Presiden. Pertemuan yang berlangsung sekitar satu jam tersebut juga dihadiri Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi.

Menurut Gamawan, selama ini, Indonesia terkesan seperti ”negeri pilkada”. Tiap dua hari sekali ada berita pilkada. ”Masyarakat rasanya bosan karena ada pemilihan terus-menerus,” katanya.

Pembahasan mengenai pilkada serentak, menurut Gamawan, belum lama dimulai bersama DPR. Pembahasan itu dilakukan lewat pembahasan Rancangan Undang-Undang Pilkada di Komisi II DPR. ”Kami sedang mengajukan RUU Pilkada. Kami bahas bersama-sama dengan DPR,” katanya.

Beberapa pekan silam, Malik Haramain, anggota Panitia Kerja RUU tentang Pilkada, Komisi II DPR, yakin gagasan pilkada serentak akan terwujud.

Gamawan mengatakan, pilkada serentak baru akan bisa dimulai pada 2015, yaitu setelah Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2014. Salah satu model yang akan digunakan yakni menggabungkan pemilu-pemilu kepala daerah secara bertahap.

Direktur Eksekutif Lingkar Madani untuk Indonesia Ray Rangkuti berharap pemerintah tidak hanya menyosialisasikan manfaat pemilu serentak. Pemerintah perlu segera menawarkan formula dan mendiskusikannya bersama masyarakat.

Saat wacana pemilu serentak muncul pada 2004, menurut Ray, pihaknya mengusulkan agar pemilu dibagi dalam dua segmen, yaitu pemilu nasional dan pemilu lokal. Pemilu nasional untuk memilih presiden dan DPR, sedangkan pemilu lokal untuk kepala daerah dan DPRD.

”Ini lebih baik dan lebih akomodatif terhadap sistem otonomi di Indonesia. Isu-isu dan fokus masyarakat tidak terpecah antara nasional dan lokal,” katanya, Rabu (22/8) di Jakarta.

Namun, ujar Ray, akibat ketakutan ambang batas hilang, pembahasan masalah tersebut ikut redup. Sekarang perlu dibuktikan keseriusan pemerintah dan DPR untuk menata demokrasi dan memperkuat otonomi daerah. (ato/ina)