Jimly : Perketat Juga Implementasi Remisi Koruptor - Kompas.com

Jimly : Perketat Juga Implementasi Remisi Koruptor

Sandro Gatra
Kompas.com - 21/08/2012, 13:25 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie mengatakan, pemerintah jangan hanya memperbaiki regulasi pemberian remisi untuk narapidana kasus korupsi. Menurut Jimly, pemerintah juga harus memperketat implementasi dari regulasi yang ada.

"Jadi pengetatan jangan hanya dipahami dalam konteks regulasi. Asal ada masalah kita perbaiki regulasi. Kerja kita membuat aturan terus. Pengetatan remisi sudah bisa dijankan sekarang dengan cara memperketat implementasi. Jangan menunggu aturan baru," kata Jimly disela-sela acara open house menyambut hari raya Idul Fitri 1433 H di kediamannya di Jakarta Selatan, Selasa (21/8/2012).

Hal itu dikatakan Jimly ketika dimintai tanggapan langkah pemerintah yang tengah merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 28/2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Permasyaratakan. Revisi itu disebut untuk memperketat remisi narapidana kasus korupsi, narkotika, dan terorisme.

Jimly mengatakan, seharusnya tidak boleh ada pembedaan perlakuan untuk napi kasus korupsi, narkotika, dan terorisme dengan kejahatan lain. Menurut Jimly, sama jahatnya antara koruptor atau teroris yang menewaskan lima orang dengan pelaku pemerkosa banyak perempuan lalu dibunuh.

Hanya saja, tambah Jimly, perlu diperhatikan aspirasi masyarakat luas yang geram terhadap koruptor sehingga regulasi pemberian remisi untuk koruptor perlu diperbaiki.

"Baiknya itu didengarkan. Jadi bisa kita tempuh jalan di masa transisi sebelum sistem pemberantasan korupsi kita efektif. Oke kita ikuti maunya masyarakat. Tapi bersamaan itu ada pembenahan sehingga suatu hari tidak ada pembedaan," pungkas Jimly.

Seperti diberitakan, selain PP 28/2006 , pemberian remisi untuk napi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 12/1995 tentang Permasyarakatan dan Kepres Nomor 174/1999 tentang Remisi.

Dalam PP 28/2006 , napi baru bisa mendapat remisi jika telah menjalani sepertiga dari hukuman. Dalam revisi PP itu diusulkan agar napi baru dapat menerima remisi jika telah menjalani setengah dari hukuman.

Usulan lain, napi koruptor bisa mendapat remisi asalkan sudah membayar uang pengganti atau denda yang ditetapkan majelis hakim.

Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
    PenulisSandro Gatra
    EditorHindra
    Komentar

    Terkini Lainnya

    Panik Usai Seruduk Motor, Sopir Fortuner Tabrak 2 Pemotor Lain hingga Tewas

    Panik Usai Seruduk Motor, Sopir Fortuner Tabrak 2 Pemotor Lain hingga Tewas

    Regional
    Pengacara Destiara Bawa Bukti Baru soal Laporannya terhadap Wali Kota Kendari Terpilih

    Pengacara Destiara Bawa Bukti Baru soal Laporannya terhadap Wali Kota Kendari Terpilih

    Megapolitan
    Jusuf Kalla: Tak Mungkin Ada Dua Cagub Golkar di Pilkada Jabar

    Jusuf Kalla: Tak Mungkin Ada Dua Cagub Golkar di Pilkada Jabar

    Nasional
    Baru Bebas, Aman Abdurrahman Kembali Jadi Tersangka Terkait Bom Thamrin

    Baru Bebas, Aman Abdurrahman Kembali Jadi Tersangka Terkait Bom Thamrin

    Nasional
    Tertibkan Bangunan, Satpol PP Temukan Kondom Berserakkan di Objek Wisata

    Tertibkan Bangunan, Satpol PP Temukan Kondom Berserakkan di Objek Wisata

    Regional
    Dari Mana Sumber Dana First Travel Berangkatkan Umrah Seluruh Jemaah?

    Dari Mana Sumber Dana First Travel Berangkatkan Umrah Seluruh Jemaah?

    Megapolitan
    Ganjar Pranowo: Selama Ini Saya Nyaman dengan Pak Heru...

    Ganjar Pranowo: Selama Ini Saya Nyaman dengan Pak Heru...

    Regional
    Mereka yang Rela Tinggalkan Pekerjaan demi Laga Timnas Indonesia Vs Vietnam

    Mereka yang Rela Tinggalkan Pekerjaan demi Laga Timnas Indonesia Vs Vietnam

    Regional
    Ratusan Penerbangan Dibatalkan Saat Topan Hato Dekati Hongkong

    Ratusan Penerbangan Dibatalkan Saat Topan Hato Dekati Hongkong

    Internasional
    Soal Pilpres, Zulkifli Hasan Tak Bermimpi Jadi Capres atau Cawapres

    Soal Pilpres, Zulkifli Hasan Tak Bermimpi Jadi Capres atau Cawapres

    Nasional
    Setelah di SPMN 13, PDAM Kota Tangerang Akan Pasang Keran Air Siap Minum di Sekolah Lain

    Setelah di SPMN 13, PDAM Kota Tangerang Akan Pasang Keran Air Siap Minum di Sekolah Lain

    Megapolitan
    Hadapi Kekeringan, Ganjar Minta Masyarakat Menabung Air

    Hadapi Kekeringan, Ganjar Minta Masyarakat Menabung Air

    Regional
    Pemuda Memerkosa Murid SMP dengan Iming-iming Sepatu Baru

    Pemuda Memerkosa Murid SMP dengan Iming-iming Sepatu Baru

    Megapolitan
    Pemerintah Dukung Segala Upaya Penguatan KPK

    Pemerintah Dukung Segala Upaya Penguatan KPK

    Nasional
    Djarot Prediksi Timnas Sepak Bola Indonesia Kalahkan Vietnam 2-1

    Djarot Prediksi Timnas Sepak Bola Indonesia Kalahkan Vietnam 2-1

    Megapolitan