Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

153.286 Narapidana Dapat Remisi, 793 Langsung Bebas

Kompas.com - 19/08/2012, 17:28 WIB
Imanuel More

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak 153.286 narapidana mendapat remisi dalam rangka Hari Raya Idul Fitri tahun ini. 793 di antaranya bahkan langsung bebas dengan pengurangan masa tahanan ini.

"Ada 153.286 narapidana yang dapat remisi. Di antaranya, 102.971 narapidana mendapat remisi umum, sedangkan 49.781 lainnya remisi khusus," terang Sihabudin, Dirjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM kepada wartawan di Kantor Kemenkumham, Jakarta, Minggu (19/8/2012).

Lebih lanjut ia menjabarkan, narapidana yang mendapat remisi khusus masih terbagi dalam dua kategori. Sebanyak 48.988 orang mendapat pengurangan sebagian, sisanya, atau 793 orang napi lainnya bisa langsung bebas dengan remisi tersebut.

Sementara itu, meskipun kebijakan remisi masih menjadi polemik di kalangan publik, pemberian potongan masa tahanan itu tidak dapat dibatalkan kembali. Menurut Menkumham Amir Syamsuddin, sesuai dengan peraturan yang masih berlaku hingga saat ini, yaitu Peratuan Pemerintah No. 28 Tahun 2006, remisi telah menjadi hak para tahanan yang berperilaku positif.

"Suatu hak yang sudah diberikan tidak mungkin dibatalkan, kecuali oleh peraturan atau undang-undang lain," kata Amir.

Sementara itu, anggota DPR RI Didik Syamsuddin yang ditemui pada kesempatan yang sama menilai pemberian remisi merupakan hak setiap narapidana yang dinilai berkelakuan positif selama berada di lembaga pemasyarakatan. Ia meyakini, di balik kebijakan tersebut ada pertimbangan kemanusiaan.

"Tapi, tentu saya berharap mereka tetap selektif dan terukur dalam penerapan remisi," kata Didik.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

    DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

    Nasional
    Komisi II Sebut 'Presidential Threshold' Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

    Komisi II Sebut "Presidential Threshold" Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

    Nasional
    Prabowo Nyanyi 'Pertemuan' di Depan Titiek Soeharto: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

    Prabowo Nyanyi "Pertemuan" di Depan Titiek Soeharto: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

    Nasional
    Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

    Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

    Nasional
    Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

    Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

    Nasional
    Bubar Jalan dan Merapat ke Prabowo, Koalisi Perubahan Dinilai Hanya Jual Gimik Narasi Kritis

    Bubar Jalan dan Merapat ke Prabowo, Koalisi Perubahan Dinilai Hanya Jual Gimik Narasi Kritis

    Nasional
    Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran, PPP: Tak Ada Lagi Koalisi 01 dan 03

    Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran, PPP: Tak Ada Lagi Koalisi 01 dan 03

    Nasional
    CSIS: Pemilu 2024 Hasilkan Anggota DPR Muda Paling Minim Sepanjang Sejarah sejak 1999

    CSIS: Pemilu 2024 Hasilkan Anggota DPR Muda Paling Minim Sepanjang Sejarah sejak 1999

    Nasional
    PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

    PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

    Nasional
    Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

    Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

    Nasional
    Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

    Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

    Nasional
    Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

    Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

    Nasional
    Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam atas Inisiatif Prabowo

    Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam atas Inisiatif Prabowo

    Nasional
    Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

    Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

    Nasional
    Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

    Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com