Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

MA Diminta Koreksi Putusan Bebas Kartini Marpaung

Kompas.com - 18/08/2012, 13:17 WIB
Susana Rita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com-  Mahkamah Agung diminta untuk mengoreksi putusan bebas yang pernah dijatuhkan oleh hakim ad hoc tipikor, KM (Kartini Marpaung) yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jumat kemarin. Putusan bebas itu dijatuhkan bersama rekan sesama hakim, yaitu Lilik Nuraini (hakim karir) dan Asmadinata.

"Pada tingkat kasasi, MA harus membatalkan putusan bebas sejumlah kasus korupsi yang dikeluarkan Pengadilan Tipikor Semarang di mana Kartini Marpaung sebagai hakim anggota," ungkap Anggota Badan Pekerja Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho, Sabtu (18/8/2012).

Kartini Marpaung bersama dengan Lilik dan Asmadinata, ujar Emerson, dikenal sebagai tiga serangkai yang telah membebaskan lima terdakwa perkara korupsi. Perkara yang dibebaskan antara lain, Untung Sarono Wiyono Sukarno (mantan Bupati Sragen yang didakwa menyalahgunakan APBD Sragen senilai Rp 11,2 miliar, Suyato (terdakwa suap/gratifikasi senilai Rp 13,5 miliar kepada mantan Bupati Kendal 2004).

Juga putusan atas nama Teguh Tri Murdiono (terdakwa dugaan korupsi proyek pengadaan alat pemancar fiktif RRI senilai Rp 4,8 miliar), Heru Djatmiko (terdakwa korupsi dan suap terhadap pejabat Kabupaten Kendal terkait pembangunan stadion utama Bahurekso senilai Rp 5,9 miliar), dan Yanuelva Etliana (terdakwa pembobolan dana Bank Jateng cabang Semarang senilai Rp 39 miliar yang dibebaskan melalui putusan sela).

Semua putusan itu dijatuhkan pada tahun ini, 2012. Pada 18 Juni 2012 lalu, Komisi Yudisial menegaskan bahwa Kartini bersama-sama dengan Lilik dan Asmadinata diduga kuat melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim pada saat menjatuhkan vonis bebas tersebut. KY telah mengusulkan penjatuhan sanksi kepada ketiga hakim itu. KY juga meminta MA untuk memindahkan ketiganya di tempat yang terpisah.

Atas usulan tersebut, MA pun mengadakan investigasi dan pemeriksaan tersendiri kepada ketiga hakim tersebut. Juru bicara MA Djoko Sarwoko mengungkapkan bahwa pihaknya telah menjatuhkan sanksi kepada Lilik yaitu penon-paluan, yaitu tidak boleh menangani perkara untuk kurun waktu tertentu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

    Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

    Nasional
    Serba-Serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

    Serba-Serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

    Nasional
    Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

    Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

    Nasional
    Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

    Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

    Nasional
    Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

    Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

    Nasional
    Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

    Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

    Nasional
    Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

    Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

    [POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

    Nasional
    Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

    Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

    Nasional
    Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

    Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

    Nasional
    Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

    Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

    Nasional
    Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

    Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

    Nasional
    Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

    Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

    Nasional
    e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

    e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com