Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

FITRA: Anggaran "Open House" Lebaran Presiden Rp 1,5 Miliar

Kompas.com - 18/08/2012, 12:18 WIB
Aditya Revianur

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretariat Nasional Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (Seknas FITRA) mencatat anggaran penyelenggaraan open house Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Idul Fitri 1 Syawal 1433 H mencapai Rp 1,5 miliar.

Koordinator Investigasi dan Advokasi FITRA Uchok Sky Khadafi mengatakan, awalnya anggaran yang ditawarkan Kementerian Sekretariat Negara dalam bentuk harga prakiraan sementara (HPS) kepada kontraktor sebesar Rp 1.618.504.500. Berdasarkan hasil pemantauan, FITRA menyebutkan HPS pekerjaan pengadaan jamuan bagi Presiden dan keluarga serta para menteri, pejabat tinggi negara, dan korps diplomatik dalam rangka acara silaturahim Presiden menyambut hari raya Idul Fitri 1433 H sebesar Rp 606.150.000.

Menurut Uchok, lelang ini tidak jelas siapa pemenangnya, tidak jelas juga nilai penawaran perusahaan pemenang tendernya. Namun, proses lelang ini sudah selesai dilakukan. Lelang diikuti oleh tiga perusahaan, yakni CV. Bima Sakti Utama, PT Cakra Wredhi Pratama, dan PT Intirasa Boga Utama. "Demi proses perhitungan, maka saya tetap mencantumkan angka sebesar Rp 606 juta," sebut FITRA dalam siaran persnya, Jakarta, Sabtu (18/8/2012).

Adapun HPS pengadaan jamuan bagi pejabat dan karyawan sekretariat presiden dalam rangka acara silaturahim Presiden menyambut Hari Raya sebesar Rp 175.250.000. FITRA menyatakan, pemenang lelang ini adalah perusahaan PT Cakra Wredhi Pratama di Jalan Kebon Nanas Utara II/16, Cipinang Cempedak, Jakarta Timur, dengan nilai penawaran sebesar Rp 155.000.000. Namun, perusahaan itu merupakan satu-satunya perusahaan yang mengikuti lelang tersebut. Dengan demikian, sebetulnya tidak ada kompetisi lelang, tetapi penunjukan langsung karena tanpa ada proses lelang.

Adapun HPS pekerjaan pengadaan jamuan snack dan minuman pada acara tersebut dianggarkan sebesar Rp 452.000.000. Pemenang lelangnya adalah PT Sindoro Bogatama yang beralamat di Jalan Tanah Abang II/13 RT 001 RW 003, Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, dengan nilai penawaran sebesar Rp 417.000.000. Lelang itu juga diikuti oleh PT Cakra Wredhi Pratama dengan nilai penawaran Rp 442 juta.

HPS sewa pemasangan dan pembongkaran tenda beserta kelengkapannya di Istana Kepresidenan Jakarta tercatat sebanyak Rp 385.104.500. Pemenang lelang adalah CV Agustina Graha Agung di Jalan Utama I No. 88 RT 006 RW 003, Cengkareng Barat, Cengkareng, Jakarta Barat, dengan nilai penawaran Rp 329.000.000. Proses lelang ini juga diikuti oleh PT Adhicomas Langgeng dengan penawaran sebesar Rp 361 juta dan CV Salsabila dengan penawaran  Rp 369 juta.

Menurut Uchok, realisasi anggaran dalam open house ini terlalu mahal, mengada-ada, dan jauh dari tindakan penghematan yang selama ini selalu dinyatakan oleh Presiden. Ia menyatakan, alokasi anggaran sebesar Rp 1,5 miliar sangat mencederai perasaan orang-orang miskin.

Ia menilai pemerintah akan menganggap wajar anggaran sebesar itu. Hal ini memperlihatkan bahwa pejabat hanya mempunyai hasrat menghambur-hambur uang negara tanpa perduli tanggung jawab itu sendiri.

"Jangankan sebesar Rp 1,5 miliar, lihat tahun 2011 saja, sesuai dengan hasil audit BPK tahun 2011, pemerintah dalam ini Kementerian Keuangan kehilangan pendapatan negara lantaran salah perhitungan pajak penghasilan minyak dan gas bumi, dan perhitungan bagi hasil migas sebesar Rp 2,3 triliun. Mereka betul-betul tidak memerdulikannya," kata Uchok.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

    Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

    Nasional
    Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

    Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

    Nasional
    e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

    e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

    Nasional
    Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

    Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

    Nasional
    MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

    MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

    Nasional
    Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

    Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

    Nasional
    4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

    4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

    Nasional
    Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

    Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

    Nasional
    Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

    Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

    Nasional
    Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

    Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

    Nasional
    Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

    Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

    Nasional
    Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

    Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

    Nasional
    Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

    Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

    Nasional
    Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

    Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

    Nasional
    Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

    Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com