Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat: Ada Kepentingan Politik dari Pernyataan Antasari

Kompas.com - 16/08/2012, 15:14 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua DPP Partai Demokrat I Gede Pasek Suardika menilai ada kepentingan politik dari partai politik tertentu di balik pernyataan mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Antasari Azhar, mengenai bail out Bank Century. Pernyataan Antasari itu disebut tidak benar.

"Itu untuk target politik. Ini mendegradasikan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono," kata Pasek di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (16/8/2012).

Pasek mengatakan, masalah Century di DPR sudah selesai pada pengambilan keputusan di Panitia Khusus Century tahun 2010. Saat ini, kata dia, masalah Century seharusnya ada di ranah hukum dan tugas tim pengawas Century untuk memastikan bahwa rekomendasi Pansus berjalan.

"Mestinya tidak usah ditarik lagi ke politik kalau mau konsisten. (Pernyataan Antasari) itu hanya kata-kata yang ternyata digeserkan informasinya lalu menjadi sesat," kata Ketua Komisi III DPR itu.

Pasek berpendapat bahwa Timwas Century tak perlu memanggil Antasari untuk meminta klarifikasi. Pemanggilan Antasari, menurut dia, hanya akan menimbulkan kegaduhan politik.

Anggota Timwas Century dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Ahmad Yani mengatakan, dirinya akan meminta Timwas untuk mengundang Antasari. Selain itu, sebaiknya Timwas juga mengundang mantan Kepala Bareskrim Polri Komisaris Jenderal Susno Duadji lantaran mengetahui perihal kasus itu.

"Jangan-jangan Pak Antasari memiliki hal-hal tertentu yang belum dia kemukakan," kata Yani.

Seperti diberitakan, Presiden membantah pernyataan Antasari kepada salah satu media televisi bahwa pertemuan dengan pimpinan lembaga penegak hukum dan auditor pada 9 Oktober 2008 membahas Bank Century. Rapat tersebut, kata Presiden, membahas antisipasi krisis di dalam negeri.

Presiden menegaskan, dokumentasi pertemuan itu lengkap. Ada rekaman video, foto, dan catatan setiap menteri yang hadir. Ada juga transkrip pembicaraan utuh yang dibagikan kepada wartawan seusai pernyataan pers. Buku setebal 40 halaman yang berjudul Bersatu Menghadapi Krisis Itu dilengkapi foto-foto dokumentasi pertemuan tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

    KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

    Nasional
    Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

    Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

    Nasional
    PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

    PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

    Nasional
    Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

    Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

    Nasional
    Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

    Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

    Nasional
    KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

    KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

    Nasional
    Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

    Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

    Nasional
    Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

    Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

    Nasional
    Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

    Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

    Nasional
    Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk 'Distabilo' seperti Era Awal Jokowi

    Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk "Distabilo" seperti Era Awal Jokowi

    Nasional
    Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

    Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

    Nasional
    KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

    KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

    Nasional
    Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

    Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

    Nasional
    Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

    Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

    Nasional
    Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

    Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com