Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

FITRA: Pengakuan Antasari Bukan Sampah

Kompas.com - 15/08/2012, 21:54 WIB
Aditya Revianur

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Fitra Ucok Sky Khadafi mengungkapkan bahwa peryataan mantan Ketua KPK Antasari Azhar seharusnya ditanggapi KPK dengan melakukan pemanggilan atau verifikasi terhadap orang-orang yang ikut rapat pada waktu itu. Hal ini penting dilakukan sebagai upaya untuk menambah data yang sudah diberikan DPR kepada KPK maupun data atau dokumen hasil audit BPK kepada KPK.

"Pernyataan Antasari bukan sampah. Jadi, dengan adanya pengakuan Antasari ini, publik terutama nasabah Bank Century semakin yakin bahwa bank tersebut memang telah dirampok duitnya," kata Ucok di Hotel Harris Tebet, Jakarta, Rabu (15/8/2012).

Ucok menambahkan, pengakuan Antasari penting untuk ditindaklanjuti KPK. Pihak KPK sebagai institusi yang berwenang mengusut perkara bailout Century sampai tuntas tdak memiliki alasan kuat untuk menunda penyelidikan perkara Century ini.

KPK selayaknya juga tidak berwenang untuk menutupi perkara Century dengan berbagai manuver yang bahwasannya membuka perkara baru.

"Maksudnya bukan mengungkap kasus lain itu nggak penting, akan lebih penting mengungkap kasus Century ini. Data kasus Century ini kan sudah ada, yang memimpin rapat (Presiden SBY) kemungkinan adalah biang kakapnya dari masalah ini," tambahnya.

Dia menjelaskan, pengakuan Antasari adalah bukti dari Pemerintahan SBY dengan sistematis telah merampok rakyat. Pernyataan Antasari, terangnya, bukanlah dendam atau fitnah.

Antasari selama ini dikenal karena berani untuk bersikap tegas memberantas kasus korupsi sehingga banyak memiliki musuh di Kepolisian maupun Kejaksaan. Dia menerangkan, KPK hendaknya berani mengungkap kasus Century dengan mulai berpijak pada pernyataan Antasari.

"Pernyataan Antasari harus ditindaklanjuti KPK dengan melakukan verifikasi. Sekali lagi, pernyataan Antasari bukan sampah. Jika KPK tidak memiliki keberanian menindaklanjuti pernyataan Antasari takutnya pernyataan penting ini akan dianggap fitnah padahal verifikasi belum dilakukan. Terlebih lagi sekarang terbukti jika banyak wakil rakyat atau orang dekat yang menganggap pernyataan Antasari sebagai sampah," pungkasnya.

Sebelumnya, Antasari Azhar secara mengejutkan mengatakan bahwa Presiden SBY pernah memimpin rapat soal pengucuran dana talangan Bank Century pada Oktober 2008. Saat itu pemerintah sudah menyadari adanya dampak hukum atas kebijakan pemberian dana talangan yang rawan penyimpangan tersebut.

Sejumlah anggota Kabinet Indonesia Bersatu I turut hadir pada rapat itu.Mereka di antaranya Menko Polhukam Widodo AS, Kepala Polri Jenderal (Pol) Bambang Hendarso Danuri, Jaksa Agung Hendarman Supandji, dan Antasari.

Setelah disepakati, Bank Century mendapat kucuran dana segar secara bertahap. Tahap pertama, bank yang sudah kolaps itu menerima Rp 2,7 triliun pada 23 November 2008. Tahap kedua, pada 5 Desember 2008 sebesar Rp 2,2 triliun. Tahap ketiga pada 3 Februari 2009 sebesar Rp 1,1 triliun, dan tahap keempat pada 24 Juli 2009 sebesar Rp 630 miliar.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dari Istana Negara pada Rabu (15/8/2012) malam pun menggelar jumpa pers untuk mengklarifikasi pernyataan tersebut. Dia bersumpah demi Allah bahwa tidak benar pertemuan pada Oktober 2008 tersebut membicarakan bailout Century.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Nasional
Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com