Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Besok, Presiden Diharap Lebih Banyak Bicara Keadilan

Kompas.com - 15/08/2012, 13:06 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diharapkan lebih banyak berbicara mengenai sila ke lima Pancasila, yakni Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia dalam pidato kenegaraan menyambut HUT RI Ke-67. Pasalnya, problematika sosial dan ekonomi Indonesia saat ini dinilai menyangkut sila tersebut.

"Mulai dari disparitas pembangunan kawasan barat dan timur sampai persoalan penegakkan hukum," kata Arif Budimanta, anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PDI Perjuangan di Jakarta, Rabu (15/8/2012).

Rencananya, Presiden akan menyampaikan pidato kenegaraan di Gedung Nusantara di Kompleks Parlemen Senayan, Kamis (16/8/2012) pagi. Sesuai jadwal, pukul 20.00 WIB Presiden akan menyampaikan pidato nota keuangan dan RAPBN 2013 .

Arif mengatakan, ketimpangan pendapatan di Indonesia dalam enam tahun terakhir sudah berada dalam tahap mengkhawatirkan. Hal itu, kata dia, terlihat dari Gini Ratio atau rasio untuk mengukur kesenjangan pendapatan meningkat dari 0,33 pada tahun 2004 menjadi 0,41 pada tahun 2011.

"Apabila tren ini terus berlangsung, maka akan berpotensi menimbulkan kerawanan sosial. Kita harus mengambil pelajaran dari Uni Soviet, Yugoslavia tercerai berai, India yang berpisah dari Pakistan, Malaysia berpisah dengan Singapura, maupun gerakan aksi penduduk wall street di Amerika baru-baru ini yang semuanya berpangkal dari ketidakadilan," kata Arif.

Arif menambahkan, konstitusi mengamanatkan bahwa pembangunan harus menguatkan persatuan serta memajukan derajat dan martabat kemanusiaan. "Kewajiban kita bersama untuk merawat Indonesia agar tetap utuh," pungkasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

    Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

    Nasional
    Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

    Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

    Nasional
    Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

    Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

    Nasional
    DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

    DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

    Nasional
    Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

    Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

    Nasional
    KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

    KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

    Nasional
    Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

    Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

    Nasional
    Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

    Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

    Nasional
    DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

    DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

    Nasional
    Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

    Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

    Nasional
    Tentara AS Hilang di Hutan Karawang, Ditemukan Meninggal Dunia

    Tentara AS Hilang di Hutan Karawang, Ditemukan Meninggal Dunia

    Nasional
    Lihat Sikap Megawati, Ketua DPP Prediksi PDI-P Bakal di Luar Pemerintahan Prabowo

    Lihat Sikap Megawati, Ketua DPP Prediksi PDI-P Bakal di Luar Pemerintahan Prabowo

    Nasional
    PDI-P Harap Pilkada 2024 Adil, Tanpa 'Abuse of Power'

    PDI-P Harap Pilkada 2024 Adil, Tanpa "Abuse of Power"

    Nasional
    PKS Belum Tentukan Langkah Politik, Jadi Koalisi atau Oposisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

    PKS Belum Tentukan Langkah Politik, Jadi Koalisi atau Oposisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

    Nasional
    KPK Duga Biaya Distribusi APD Saat Covid-19 Terlalu Mahal

    KPK Duga Biaya Distribusi APD Saat Covid-19 Terlalu Mahal

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com