Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Istana: Jangan Bandingkan HUT RI dengan Acara Kelurahan

Kompas.com - 14/08/2012, 19:48 WIB
Hindra Liauw

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara Lambock V Nahattands tak membantah anggaran senilai Rp 7,8 miliar untuk Perayaan HUT ke-67 RI di Istana Kepresidenan, Jakarta. Lambock mengklaim, semua pengadaan barang dan jasa dilakukan melalui tender secara transparan. Besar-kecilnya anggaran disesuaikan dengan jenis kegiatan.

"Jadi, jangan bandingkan dengan acara di kelurahan. Kita bandingkan dengan kegiatan skala nasional memeringati HUT Proklamasi, dan bobotnya, apakah tidak pantas?" kata Lambock kepada para wartawan di Istana Negara, Jakarta, Selasa (14/8/2012).

Lambock juga mengatakan, setiap penggunaan anggaran akan diaudit oleh lembaga audit negara. Lambock pun meralat soal anggaran pengadaan pakaian sipil lengkap untuk pejabat senilai Rp 778 juta. Menurutnya, pakaian itu ditujukan untuk anggota Paskibraka.

Ketika diminta merinci lebih lanjut soal anggaran senilai Rp 7,8 miliar itu, Lambock mengaku tidak hafal satu per satu.

Sebelumnya Koordinator Advokasi dan Investigasi Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Uchok Sky Khadafi mengatakan, anggaran tersebut terlalu besar. Negara tak tak perlu sampai mengeluarkan anggaran sebesar itu hanya untuk acara seremonial.

"Ini sungguh luar biasa dan fantastis hanya untuk sebuah acara seremonial kenegaraan. Memang benar ada yang mengatakan bahwa jangankan sebesar Rp 7,8 miliar, nyawa kita saja harus rela dikorbankan. Tapi bukan untuk acara seremonial seperti ini," kata Uchok.

Uchok membandingkan HUT RI di Istana Negara dengan perayaan yang biasa digelar di desa. Dana perayaan diperoleh dengan cara mengumpulkan iuran warga dan digelar dengan sederhana. Begitu pula dengan perayaan di perkotaan. Bedanya, kata dia, terkadang ada sumbangan dari perusahaan yang dekat dengan lingkungan.

"Lalu, kalau perayaan HUT RI oleh pejabat kita mulai dari bupati sampai ke presiden, sumber anggaran biasanya menggerus anggaran negara berupa APBD maupun APBN. Seharusnya kemerdekaan yang kita rayakan tahun ini maknanya tidak lagi dicederai oleh anggaran negara yang hanya dinikmati oleh pejabat publik," kata Uchok.

Uchok menjelaskan, anggaran sebesar Rp 7,8 miliar itu paling banyak untuk pengadaan suvenir yang mencapai Rp 1,7 miliar. Anggaran lain untuk sewa pemakaian AC standing floor, misting fan, cooling fan, CCTV, dan camera shooting sebesar Rp 1,1 miliar.

Alokasi lain, tambah Uchok, untuk sewa tenda, plampang, kursi, dan meja sebesar Rp 829 juta. Ada pula anggaran pengadaan pakaian sipil lengkap (PSL) untuk pejabat teras, pejabat eselon III dan IV, dan petugas perbantuan sebesar Rp 778 juta.

"Selain itu, anggaran pembuatan dekorasi rangkaian bunga sebesar Rp 818 juta, sewa sound system sebesar Rp 629 juta, penyediaan makanan dan minuman sebesar Rp 440 juta, pengadaan jamuan snack box sebesar Rp 180 juta, dan lainnya," pungkas Uchok.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Anggota DPR Ihsan Yunus Irit Bicara Usai Diperiksa sebagai Saksi kasus APD Covid-19

    Anggota DPR Ihsan Yunus Irit Bicara Usai Diperiksa sebagai Saksi kasus APD Covid-19

    Nasional
    Erupsi Gunung Ruang, TNI AL Kerahkan KRI Kakap-811 dan 400 Prajurit untuk Bantuan Kemanusiaan

    Erupsi Gunung Ruang, TNI AL Kerahkan KRI Kakap-811 dan 400 Prajurit untuk Bantuan Kemanusiaan

    Nasional
    Pertemuan Prabowo dan Menlu China Berlangsung Tertutup di Kemenhan

    Pertemuan Prabowo dan Menlu China Berlangsung Tertutup di Kemenhan

    Nasional
    Menlu Retno Telepon Menlu Hongaria Bahas soal Iran-Israel

    Menlu Retno Telepon Menlu Hongaria Bahas soal Iran-Israel

    Nasional
    Bahlil Ungkap UEA Minat Investasi Panel Surya di IKN

    Bahlil Ungkap UEA Minat Investasi Panel Surya di IKN

    Nasional
    Petugas 'Ad Hoc' Pilkada Akan Beda dengan Pilpres, KPU Buka Rekrutmen Lagi

    Petugas "Ad Hoc" Pilkada Akan Beda dengan Pilpres, KPU Buka Rekrutmen Lagi

    Nasional
    Bertemu Hampir 2 Jam, Jokowi dan Tony Blair Bahas Investasi Energi di IKN

    Bertemu Hampir 2 Jam, Jokowi dan Tony Blair Bahas Investasi Energi di IKN

    Nasional
    Firli Disebut Minta Rp 50 Miliar ke SYL, Pengacara: Fitnah!

    Firli Disebut Minta Rp 50 Miliar ke SYL, Pengacara: Fitnah!

    Nasional
    Nasib Putusan Sengketa Pilpres 2024 jika Komposisi Hakim Menolak dan Mengabulkan Imbang

    Nasib Putusan Sengketa Pilpres 2024 jika Komposisi Hakim Menolak dan Mengabulkan Imbang

    Nasional
    KPK Periksa Anggota DPR Ihsan Yunus Jadi Saksi Pengadaan APD Covid-19

    KPK Periksa Anggota DPR Ihsan Yunus Jadi Saksi Pengadaan APD Covid-19

    Nasional
    Jokowi dan Megawati Saling Memunggungi

    Jokowi dan Megawati Saling Memunggungi

    Nasional
    Soal Resolusi Gencatan Senjata di Gaza, Menlu China Sebut AS Pakai Hukum Internasional Sesuai Keinginannya Saja

    Soal Resolusi Gencatan Senjata di Gaza, Menlu China Sebut AS Pakai Hukum Internasional Sesuai Keinginannya Saja

    Nasional
    Indonesia dan China Akan Bahas Kelanjutan Proyek Kereta Cepat, Luhut Kembali Terlibat

    Indonesia dan China Akan Bahas Kelanjutan Proyek Kereta Cepat, Luhut Kembali Terlibat

    Nasional
    KPU Siap Laksanakan Apa Pun Putusan MK soal Sengketa Pilpres 2024

    KPU Siap Laksanakan Apa Pun Putusan MK soal Sengketa Pilpres 2024

    Nasional
    KPU Tegaskan Caleg Terpilih Wajib Mundur jika Maju Pilkada 2024

    KPU Tegaskan Caleg Terpilih Wajib Mundur jika Maju Pilkada 2024

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com