Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rencana Pembangunan RS Pekerja Harus Dikaji Ulang

Kompas.com - 13/08/2012, 22:45 WIB
Hamzirwan

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com- Keinginan PT Jamsostek membangun rumah sakit khusus pekerja harus dikaji ulang. Manajemen seharusnya memperluas jaringan pelayanan kesehatan dan meningkatkan manfaat agar peserta bisa menikmati dengan mudah.

Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar mengatakan hal ini di Jakarta, Senin (13/8/2012).

Pembangunan rumah sakit pekerja merupakan janji Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kepada buruh saat peresmian rumah susun sejahtera sewa Jamsostek di Batam, akhir April 2012. "Buruh tidak membutuhkan rumah sakit eksklusif karena di sekitar kawasan industri sudah banyak lembaga pelayanan medis. Yang dibutuhkan adalah perluasan jaringan pelayanan kesehatan dan peningkatan manfaat bagi buruh sekeluarga supaya mereka tidak mengeluarkan biaya lagi untuk berobat," ujar Timboel.

Sampai 31 Desember 2011, Jamsostek memiliki 10,25 juta peserta yang aktif membayar iuran dan 24,03 juta yang tidak lagi membayar. Adapun pemberi kerja yang rajin membayar iuran berjumlah 153.938 perusahaan dan sebanyak 100.140 perusahaan lainnya tidak tertib membayar iuran.

Jamsostek mengelola aset senilai Rp 125,3 triliun sampai 30 Juni 2012. Hampir 90 persen aset tersebut merupakan milik pekerja yang menjadi peserta Jamsostek sesuai Undang-Undang 3/1992.

Undang-Undang Nomor 24/2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) mengamanatkan Jamsostek beralih dari BUMN menjadi badan hukum publik per 1 Januari 2014 dan menjalankan program jaminan sosial ketenagakerjaan selambatnya 1 Juli 2015.

Menurut Timboel, manajemen sebaiknya berkonsentrasi kepada proses peralihan. "Kalau pun Jamsostek membangun RS buruh, siapa yang akan membiayai operasionalnya? Pengusaha juga tentu tidak mau dibebani lagi dengan hal ini karena mereka telah membayar iuran program jaminan pemeliharaan kesehatan Jamsostek sepenuhnya," ujar Timboel.

Program pembangunan rumah susun sejahtera sewa pekerja Jamsostek jauh lebih masuk akal ketimbang membangun rumah sakit buruh. Permukiman buruh di sekitar kawasan industri akan menghemat biaya transportasi sehingga mereka bisa menabung dan meningkatkan daya beli.

Sebelumnya, saat jumpa pers perkenalan manajemen baru Jamsostek di Jakarta, Jumat lalu, Direktur Utama Jamsostek Elvyn G Masasya menyatakan, mereka akan membangun rumah sakit khusus pekerja tahun 2013. Elvyn mengatakan, pembangunan rumah sakit itu merupakan bagian dari rencana kerja sebelum bertransformasi menjadi BPJS Ketenagakerjaan.

Elvyn menjelaskan, dia ingin membentuk Jamsostek sebagai lembaga berlayanan "excellent" dengan sumber daya manusia "excellent" pula. Untuk itu, Elvyn bersama tim manajemen yang baru akan menyiapkan program pendidikan dan pelatihan lanjutan bagi seluruh karyawan Jamsostek.

"Kami juga akan membantu dan mendukung proses penyusunan peraturan pelaksana UU BPJS," kata Elvyn.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

GASPOL! Hari Ini: Hasto Kristiyanto dan Hadirnya Negara Kekuasaan

GASPOL! Hari Ini: Hasto Kristiyanto dan Hadirnya Negara Kekuasaan

Nasional
Kumpulkan 777 Komandan Satuan, KSAD: Jangan Hanya 'Copy Paste', Harus Bisa Berinovasi

Kumpulkan 777 Komandan Satuan, KSAD: Jangan Hanya "Copy Paste", Harus Bisa Berinovasi

Nasional
Bertemu Pratikno, Ketua Komisi II DPR Sempat Bahas Penyempurnaan Sistem Politik

Bertemu Pratikno, Ketua Komisi II DPR Sempat Bahas Penyempurnaan Sistem Politik

Nasional
Waketum Nasdem Mengaku Dapat Respons Positif Prabowo soal Rencana Maju Pilkada Sulteng

Waketum Nasdem Mengaku Dapat Respons Positif Prabowo soal Rencana Maju Pilkada Sulteng

Nasional
Bertemu Komandan Jenderal Angkatan Darat AS, Panglima TNI Ingin Hindari Ketegangan Kawasan

Bertemu Komandan Jenderal Angkatan Darat AS, Panglima TNI Ingin Hindari Ketegangan Kawasan

Nasional
5.791 Personel Polri Dikerahkan Amankan World Water Forum Ke-10 di Bali

5.791 Personel Polri Dikerahkan Amankan World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Golkar Buka Suara soal Atalia Praratya Mundur dari Bursa Calon Walkot Bandung

Golkar Buka Suara soal Atalia Praratya Mundur dari Bursa Calon Walkot Bandung

Nasional
Komisi II DPR Ungkap Kemungkinan Kaji Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Komisi II DPR Ungkap Kemungkinan Kaji Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
PKB-Nasdem Merapat, Koalisi Prabowo Diprediksi Makin 'Gemoy'

PKB-Nasdem Merapat, Koalisi Prabowo Diprediksi Makin "Gemoy"

Nasional
Golkar Sedang Jajaki Nama Baru untuk Gantikan Ridwan Kamil di Pilkada DKI Jakarta

Golkar Sedang Jajaki Nama Baru untuk Gantikan Ridwan Kamil di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
DPR Segera Panggil KPU untuk Evaluasi Pemilu, Termasuk Bahas Kasus Dugaan Asusila Hasyim Asy'ari

DPR Segera Panggil KPU untuk Evaluasi Pemilu, Termasuk Bahas Kasus Dugaan Asusila Hasyim Asy'ari

Nasional
Sinyal 'CLBK' PKB dengan Gerindra Kian Menguat Usai Nasdem Dukung Prabowo-Gibran

Sinyal "CLBK" PKB dengan Gerindra Kian Menguat Usai Nasdem Dukung Prabowo-Gibran

Nasional
Jadi Presiden Terpilih, Prabowo Tidak Mundur dari Menteri Pertahanan

Jadi Presiden Terpilih, Prabowo Tidak Mundur dari Menteri Pertahanan

Nasional
Polri: Hingga April 2024, 1.158 Tersangka Judi Online Berhasil Ditangkap

Polri: Hingga April 2024, 1.158 Tersangka Judi Online Berhasil Ditangkap

Nasional
Ganjar Bilang PDI-P Bakal Oposisi, Gerindra Tetap Ajak Semua Kekuatan

Ganjar Bilang PDI-P Bakal Oposisi, Gerindra Tetap Ajak Semua Kekuatan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com