Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mereka Ingin KPK yang Tangani

Kompas.com - 10/08/2012, 15:26 WIB

Oleh Wahyu Arya
 
Seperti pada kebanyakan kasus di bulan-bulan lampau, kali ini pun sebagian kalangan masyarakat mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangani kasus hukum yang lagi meledak belakangan ini, dugaan korupsi simulator SIM Korlantas Polri.

"Lebih bagus jika KPK yang menangani dugaan korupsi simulator SIM itu," kata Ibrahim, pensiunan salah satu perusahaan BUMN kepada ANTARA News, Kamis.

Ibrahim khawatir jika polisi yang menangani kasus ini, maka objektivitasnya hilang. Tapi Ibrahim ingn sebelum publik mengetahui peristiwa ini, ada baiknya KPK berbicara dahulu dengan polisi agar tak menimbulkan masalah baru pada kedua institusi hukum ini.

"KPK harus lebih profesional lagi dalam menjalankan tugas dalam memberantas korupsi," kritiknya.

Ibrahim adalah gambaran dari masyarakat yang kian cerdas menilai apa yang seharusnya dilakukan pengelola negeri ini untuk negaranya.  Bahkan dia turut berbicara soal bagaimana Presiden RI memosisikan diri dalam kasus itu.

Dia yakin Presiden bisa menengahi kedua lembaga itu sehingga masalah bisa segera terselesaikan.

"Jangan biarkan berlarut-larut karena masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan kedua lembaga itu, "kata dia.

Ibrahim juga menginginkan KPK menyelesaikan kasus-kasus besar lainnya yang melibatkan sejumlah orang di Kepolisian, seperti kasus rekening gendut yang hingga kini babak akhirnya tidak jelas juntrungannya.

Sementara Iskak Syamsyul, pegawai perusahaan swasta, menilai kisruh KPK dan Polri akan membuat penegakan  hukum di negara ini semakin semrawut.

Tapi dalam soal siapa yang harus menangani kasus simulator SIM, dia ingin KPK yang menuntaskannya, terlebih dia dia membaui ada "permainan" di belakang proyek itu.  Dia bersetuju pada inisiatif-inisiatif KPK .

"KPK tidak ingin kehilangan jejak anggota Polri yang diduga tersangka kasus simulator SIM," katanya mencoba menganalisis.

Tapi dia juga menilai polisi tidak mau kecolongan dengan menyerahkan anggotanya untuk diserahkan kepada institusi lain (KPK).

Bahkan warga biasa seperti Ibrahim dan Iskak saja mengkhawatirkan "perseteruan" baru KPK dan Polri ini.  Mereka ingin ini semua tidak terjadi.

Pesimistis

Untuk itu, seperti halnya Ibrahim, Iskak meminta presiden turun tangan mendamaikan kedua lembaga, semata demi kebaikan rakyat.

Halaman:
Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com