Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

159.871 Calhaj Telah Lunasi BPIH

Kompas.com - 09/08/2012, 23:47 WIB
Agus Mulyadi

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Sampai Kamis (9/8/2012) sebanyak 159.871 calon haji dari seluruh Indonesia telah melunasi biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPHI) 2012/1433 Hijriah.

Demikian dikemukakan Achmad Nizam, Kepala Subdit Pendaftaran Haji pada Direktorat Pelayanan Haji, di Jakarta, Kamis.

Menurut Achmad Nizam, tiga provinsi terbanyak yang telah melunasi BPIH adalah Jawa Barat dengan 31.298 orang, Jawa Timur 25.174 orang, dan Jawa Tengah 24.968 orang. "Tiga provinsi ini memang terbesar porsi hajinya," ungkap Nizam.

Tahap pertama pelunasan BPIH, kata Achmad Nizam, berlangsung pada 26 Juli-31 Agustus 2012. Jika sampai Agustus masih terdapat calon haji (calhaj) yang belum melunasi BPIH, maka pelunasan tahap kedua akan dibuka pada 3-7 September 2012.

Adapun jumlah calhaj yang telah melunasi BPIH berdasarkan provinsi adalah Aceh 3.248 orang, Sumatera Utara 6.910 orang, Sumatera Barat 3.772 orang, Riau 4.196 orang, Kepulauan Riau 825 orang, Jambi 2.185 orang, Sumatera Selatan 5.377 orang, Bengkulu 1.376 orang, Bangka Belitung 852 orang, dan Lampung 5.245 orang.

Selanjutnya DKI Jakarta 5.890 orang, Jawa Barat 31.928 orang, Banten 7.430 orang, Jawa Tengah 24.968 orang, DI Yogyakarta 2.640 orang, Jawa Timur 25.174 orang, Bali 550 orang, NTB 3.721 orang, dan NTT 511 orang.

Kalimantan Barat 1.967 orang, Kalimantan Tengah 1.130 orang, Kalimantan Selatan 3.308 orang, Kalimantan Timur 2.332 orang, Sulawesi Utara 484 orang, Sulawesi Tengah 1.288 orang, Sulawesi Tenggara 1.378 orang, Sulawesi Selatan 5.942 orang, Sulawesi Barat 1.171 orang, Gorontalo 688 orang, Maluku 538 orang, Maluku Utara 880 orang, Papua 835 orang, dan Papua Barat 592 orang.

Achmad Nizam dalam siaran persnya mengimbau agar calhaj yang telah melunasi BPIH, paling lambat dalam 3 hari, mendaftar ulang ke Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota tempat domisilinya.

“Kami berharap, para calhaj dalam melakukan pelunasan BPIH dan pendaftaran, menempuh prosedur yang telah ditentukan, jangan melalui calo atau perantara,” ujarnya.

 

 

 

 

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Nasional
Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Nasional
Suami Zaskia Gotik Dicecar soal Penerimaan Dana Rp 500 Juta dalam Sidang Kasus Gereja Kingmi Mile 32

Suami Zaskia Gotik Dicecar soal Penerimaan Dana Rp 500 Juta dalam Sidang Kasus Gereja Kingmi Mile 32

Nasional
Tambah Syarat Calon Kepala Daerah yang Ingin Diusung, PDI-P: Tidak Boleh Bohong

Tambah Syarat Calon Kepala Daerah yang Ingin Diusung, PDI-P: Tidak Boleh Bohong

Nasional
Terima Kunjungan Menlu Wang Yi, Prabowo Bahas Kerja Sama Pendidikan dan Latihan Militer RI-China

Terima Kunjungan Menlu Wang Yi, Prabowo Bahas Kerja Sama Pendidikan dan Latihan Militer RI-China

Nasional
Banyak Pihak jadi Amicus Curiae MK, Pakar Sebut karena Masyarakat Alami Ketidakadilan

Banyak Pihak jadi Amicus Curiae MK, Pakar Sebut karena Masyarakat Alami Ketidakadilan

Nasional
Alasan Hasto soal Jokowi Datang ke Anak Ranting PDI-P Dulu sebelum Bertemu Megawati

Alasan Hasto soal Jokowi Datang ke Anak Ranting PDI-P Dulu sebelum Bertemu Megawati

Nasional
Pendukung Prabowo-Gibran Bakal Gelar Aksi di Depan MK, Hasto: Percayakan Hakim, Jangan Ditekan-tekan

Pendukung Prabowo-Gibran Bakal Gelar Aksi di Depan MK, Hasto: Percayakan Hakim, Jangan Ditekan-tekan

Nasional
Pemerintah Akan Bentuk Satgas untuk Atasi Pornografi Anak 'Online'

Pemerintah Akan Bentuk Satgas untuk Atasi Pornografi Anak "Online"

Nasional
Ketum Projo Nilai 'Amicus Curiae' Tak Akan Pengaruhi Putusan Sengketa Pilpres di MK

Ketum Projo Nilai "Amicus Curiae" Tak Akan Pengaruhi Putusan Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Pakar Hukum Tata Negara Sebut Amicus Curiae Bukan Alat Bukti, tapi Bisa jadi Pertimbangan Hakim

Pakar Hukum Tata Negara Sebut Amicus Curiae Bukan Alat Bukti, tapi Bisa jadi Pertimbangan Hakim

Nasional
Operasi Penyelundupan Sabu Malaysia-Aceh, Tersangka Terima Upah Rp 10 Juta per Kilogram

Operasi Penyelundupan Sabu Malaysia-Aceh, Tersangka Terima Upah Rp 10 Juta per Kilogram

Nasional
Ramai Unjuk Rasa jelang Putusan MK, Menko Polhukam: Hak Demokrasi

Ramai Unjuk Rasa jelang Putusan MK, Menko Polhukam: Hak Demokrasi

Nasional
Dampingi Jokowi Temui Tony Blair, Menpan-RB: Transformasi Digital RI Diapresiasi Global

Dampingi Jokowi Temui Tony Blair, Menpan-RB: Transformasi Digital RI Diapresiasi Global

Nasional
Sekjen Gerindra Ungkap Syarat Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Sekjen Gerindra Ungkap Syarat Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com