Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Early Warning" buat Parpol Islam

Kompas.com - 09/08/2012, 21:01 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Hasil jajak pendapat Centre for Strategic and International Studies (CSIS) dinilai menjadi peringatan bagi partai politik berideologi Islam. Hasil survei itu menyebut parpol berideologi Islam belum dapat lolos electoral threshold atau ambang batas perolehan kursi di parlemen sebesar 3,5 persen.

"Ini adalah early warning buat partai Islam. Ini merupakan pertanda zaman yang meminta kita untuk selalu berbenah," kata politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aboe Bakar Al Habsy di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (9/8/2012).

Sebelumnya, hasil survei CSIS menunjukkan elektabilitas empat parpol Islam belum melampaui ambang batas parlemen 3,5 persen. Empat parpol itu, yakni Partai Persatuan Pembangunan (3 persen), Partai Kebangkitan Bangsa (2,8 persen), Partai Keadilan Sejahtera (2,2 persen), dan Partai Amanat Nasional (2 persen).

Aboe Bakar mengatakan, jika mengacu pada pemilu yang pernah ada, perolehan suara parpol Islam secara kolektif relatif naik turun. Pada pemilu pertama tahun 1955, kata dia, parpol Islam meraup 45,13 persen suara. Pada Pemilu 1971 atau di pemilu pertama di Orde Baru, perolehan suara parpol Islam 27,11 persen.

Lalu pada tahun 1999 atau di pemilu pertama di masa reformasi, perolehan suara parpol Islam mencapai 37 persen. Dukungan kemudian naik di Pemilu 2004 menjadi 38,1 persen. Setelah itu turun drastis di Pemilu 2009 dengan angka 23,1 persen.

"Naik turunnya suara partai dalam kancah pemilu adalah hal yang lumrah. Setiap partai pasti memiliki zaman keemasan sendiri. Suatu saat memang akan mengalami puncak dan di saat lain akan turun," kata anggota Komisi III DPR itu.

Aboe Bakar menambahkan, untuk mengatasi masalah itu, pihaknya tengah meningkatkan ketokohan para kadernya agar bisa meraup suara. Menurut dia, tidak terlalu rumit untuk menarik suara asalkan para politisi selalu menjaga integritas, moralitas, dan profesionalisme.

"Soal koalisi parpol Islam sangat mungkin terjadi. Kita ini dipersatukan dengan ukhuwah islamiah. PKS sangat terbuka bila memang ada parpol yang hendak bergabung," pungkas Aboe Bakar.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

Nasional
Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Nasional
PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

Nasional
Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Nasional
Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Nasional
KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Nasional
Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Nasional
Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Nasional
Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk 'Distabilo' seperti Era Awal Jokowi

Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk "Distabilo" seperti Era Awal Jokowi

Nasional
Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Nasional
KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

Nasional
Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Nasional
Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Nasional
Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com