Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Istana Tak Tanggapi Kabar Menteri Akan Jadi Tersangka

Kompas.com - 08/08/2012, 15:36 WIB
Hindra Liauw

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Istana Kepresidenan tak menanggapi soal pernyataan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto bahwa lembaga antikorupsi itu segera menetapkan seorang anggota Kabinet Indonesia Bersatu II sebagai tersangka kasus dugaan korupsi.

"Kalau belum, ya tidak perlu ditanggapi," kata Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha kepada para wartawan di halaman Istana Negara, Jakarta, Rabu (8/8/2012).

Soal menteri yang menjadi tersangka ini disampaikan Bambang dalam diskusi bertajuk "Eksistensi KPK dalam Pemberantasan Korupsi" di Jakarta, Rabu (8/8/2012).

"Mudah-mudahan ada menteri dalam beberapa bulan ke depan," kata Bambang saat diskusi itu.

Dia menanggapi pernyataan Wakil Ketua DPR Pramono Anung, yang juga menjadi pembicara dalam kasus tersebut. Pramono mengapresiasi KPK karena berani menjerat sejumlah pejabat tinggi yang terlibat korupsi.

Namun, menurut Pramono, KPK kerap menjerat para pejabat tersebut saat mereka non job atau tidak aktif lagi.

Seusai diskusi, Bambang enggan menjelaskan siapa menteri yang dimaksudnya. Informasi dari internal KPK menyebutkan bakal ada tersangka besar dalam kasus dugaan korupsi Hambalang.

Seorang menteri bakal dicopot. Namun, Bambang tidak mengaitkan menteri yang dia maksudkan itu dengan kasus dugaan korupsi proyek Hambalang.

"Jangan dululah, nanti jadi provokasi," ucapnya.

Berdasarkan catatan Kompas.com, ada sejumlah kasus dugaan korupsi yang diduga melibatkan menteri Kabinet Indonesia Bersatu II.

Pertama, kasus dugaan korupsi proyek Hambalang. Dalam penyelidikan kasus ini, KPK pernah memeriksa Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng. Selaku Menpora, Andi juga bertindak sebagai kuasa pengguna anggaran proyek Hambalang.

Kedua, kasus dugaan suap Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPPID) yang menyeret Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar. Sejumlah saksi dalam kasus itu mencatut nama Muhaimin. Menurut saksi, suap ke anak buah Muhaimin itu sebenarnya akan diberikan ke Muhaimin sebagai pinjaman untuk membayar tunjangan hari raya para kiai.

Ketiga, kasus dugaan korupsi hibah kereta api bekas dari Jepang. Dalam kasus itu, Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa pernah diperiksa sebagai saksi.

Keempat, kasus dugaan suap PON Riau yang diduga melibatkan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono. Beberapa waktu lalu Agung diperiksa sebagai saksi dalam kasus ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Terseretnya Nama Jokowi di Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Terseretnya Nama Jokowi di Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Nasional
Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Nasional
Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Nasional
Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Nasional
Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Nasional
Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com