Marzuki Duga Hartati Diperas

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Marzuki Alie menduga bahwa anggota Dewan Pembina Demokrat Hartati Murdaya Poo diperas oleh Bupati Buol, Sulawesi Tengah, Amran Batalipu. Pasalnya, menurut Marzuki, sudah menjadi rahasia umum bahwa kepala daerah kerap mempersulit perizinan.

"Semua pengusaha mengalami hal yang sama. Terpaksa memberi (uang). Kalau enggak beri, enggak keluar izinnya," kata Marzuki di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (8/8/2012).

Hal itu dikatakan Marzuki ketika dimintai tanggapan penetapan tersangka Hartati oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Hartati diduga memberi suap senilai Rp 3 miliar kepada Amran terkait hak guna usaha (HGU) perkebunan kelapa sawit PT Cipta Cakra Murdaya (PT CCM) dan PT Hardaya Inti Plantations (HIP) di Buol.

Marzuki mengatakan, dengan otonomi daerah, kepala daerah memiliki kekuasaan yang luar biasa. Dia memberi contoh sikap kepala daerah di salah satu kabupaten di Jawa Timur yang tidak mau memberikan izin untuk mendirikan pabrik semen.

"Bupati itu tidak pernah keluarkan izin sepanjang tidak menguntungkan dia. Dia ingin semua urusan pembebasan lahan dia yang kendalikan," kata Ketua DPR itu.

Contoh lain, lanjut Marzuki, salah satu direksi BUMN pernah melapor ke dirinya perihal pemerasan yang dilakukan kepala daerah setempat ketika hendak membangun pabrik semen. Dia tak mau menyebut daerah itu. Si camat, kata dia, dipesan oleh bupati agar jangan melayani jika urusan uang belum selesai.

Marzuki menambahkan, pengusaha sulit melaporkan pemerasan ke aparat penegak hukum seperti KPK lantaran mempertimbangkan masalah keamanan. "Dia bilang berada di daerah nanti jadi musuh. Masalah itu harus disikapi dengan baik. Ini masalah keterpaksaan pengusaha. Itu fakta, bukan isu. Sekarang kekuasaan kepala daerah luar biasa sehingga sulit investasi masuk ke daerah," ucapnya.

Meski demikian, Marzuki menyerahkan seluruh proses hukum yang menjerat Hartati kepada KPK. Dia mengaku bahwa Partai Demokrat tak akan mengintervensi proses itu. "Siapa pun juga yang terlibat, kita tidak halangi," pungkas Marzuki.