JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Pramono Anung menilai belum saatnya pemerintah menerapkan pemilu kepala daerah serentak di seluruh wilayah Indonesia.
Menurut Pramono, biarkan Pilkada secara langsung berjalan untuk beberapa periode kedepan.
"Pilkada itu dijalankan dulu saja seperti sekarang. Kemudian baru diatur berikutnya. Ini kan baru satu periode, memasuki periode kedua Pilkada langsung. Supaya ada proses pendewasaan kepada pemilih untuk memilih calonnya," kata Pramono di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (7/8/2012).
Pramono mengatakan, dirinya tidak menolak wacana pelaksanaan pilkada serentak. Menurut dia, di negara maju seperti Amerika Serikat saja memerlukan hingga lima kali pilkada langsung baru merubah sistemnya menjadi serentak.
"Kita kemudian di awal sudah mau mencoba untuk menyerentakkan Pilkada. Pasti konstraksi ataupun benturannya akan besar. Ini bukan persoalan siap tidak siap. Tapi persoalannya kita kan masih melihat proses dan pendidikan demokrasi kita itu belum tumbuh menjadi demokrasi yang dewasa," kata politisi PDI Perjuangan itu.
Pramono menambahkan, pemerintah juga tak perlu menunda pilkada yang masa jabatan kepala daerahnya habis di 2014 . Menurut dia, Pilkada di daerah pasti bisa berjalan meskipun di tahun yang sama digelar pemilu legislatif dan pemilu presiden.
"Buat apa ditunda? Tidak akan menganggu Pileg dan Pilpres. Kita kan sudah punya pengalaman di periode pertama yang lalu. Pada waktu 2009 juga waktunya berdekatan. Kenyataannya harus diakui bahwa demokrasi kita di tahun 2009 berjalan dengan baik, meskipun dengan berbagai perbedaan. Saya harap ini juga terjadi di 2014 ," katanya.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.