Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 07/08/2012, 21:10 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai memeriksa saksi terkait penyidikan kasus dugaan korupsi proyek simulator ujian surat izin mengemudi (SIM) yang melibatkan mantan Kepala Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri, Irjen (Pol) Djoko Susilo.

Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto, memastikan, penyidikan kasus tersebut di KPK tetap berjalan. "Masih berjalan, buat DS (Djoko Susilo) masih jalan," katanya di Jakarta, Selasa (7/8/2012).

Menurut Bambang, KPK masih fokus pada pemeriksaan saksi-saksi. Adapun alat bukti yang diperoleh KPK dalam penggeledahan di gedung Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri beberapa waktu lalu akan digunakan untuk mengonfirmasi keterangan para saksi. Mengenai kapan Djoko diperiksa, Bambang mengatakan pada saat yang tepat pasti akan dilakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.

Juru Bicara KPK, Johan Budi, menambahkan, saksi yang telah diperiksa KPK adalah Direktur PT Inovasi Teknologi Indonesia (ITI), Sukoco S Bambang. Adapun Sukoco merupakan saksi penting kasus ini yang dalam perlindungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Perusahaan Sukoco menjadi subkontraktor proyek simulator SIM tersebut.

Dalam pengadaan simulator itu, perusahaan pemenang tender, yakni PT Citra Mandiri Metalindo Abadi (PT CMMA), membeli barang dari perusahaan milik Bambang dengan harga Rp 90-an miliar. Sementara itu, proyek simulator yang dimenangi PT CMMA mencapai Rp 198,7 miliar.

KPK juga menetapkan Sukoco dan Direktur PT CMMA, Budi Susanto, sebagai tersangka kasus ini. Selain Djoko, Sukoco, dan Budi, KPK juga menetapkan Wakil Kepala Korlantas Polri, Brigjen (Pol) Didik Purnomo sebagai tersangka. Polri juga menetapkan Sukoco, Budi, dan Didik sebagai tersangka kasus yang sama.

Saat ditanya soal teknis pemeriksaan tiga tersangka KPK yang juga tersangka Polri ini, Bambang mengatakan, hal itu masih dikomunikasikan dengan Polri. Bambang juga mengatakan, Ketua KPK Abraham Samad sudah bertemu dengan Kapolri Jenderal (Pol) Timur Pradopo, Senin (6/8/2012) malam. Namun, menurut dia, pertemuan tersebut belum menghasilkan kesimpulan.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Wapres Kumpulkan Menteri Bahas Stunting, Ungkap Prevalensinya Hanya Turun 0,1 Persen

    Wapres Kumpulkan Menteri Bahas Stunting, Ungkap Prevalensinya Hanya Turun 0,1 Persen

    Nasional
    Jokowi Panggil 2 Menterinya, PKB Tegaskan Hak Angket Pemilu Terus Bergulir

    Jokowi Panggil 2 Menterinya, PKB Tegaskan Hak Angket Pemilu Terus Bergulir

    Nasional
    Dirut Pertamina Patra Niaga Terjun Langsung Cek Kesiapan Layanan Avtur untuk Persiapan Lebaran 2024

    Dirut Pertamina Patra Niaga Terjun Langsung Cek Kesiapan Layanan Avtur untuk Persiapan Lebaran 2024

    Nasional
    KPU Lanjutkan Rekapitulasi Suara Nasional untuk Jabar dan Maluku Hari Ini

    KPU Lanjutkan Rekapitulasi Suara Nasional untuk Jabar dan Maluku Hari Ini

    Nasional
    Gubernur Jakarta Dipilih Lewat Pilkada, Raih Suara 50 Persen Plus Satu Dinyatakan Menang

    Gubernur Jakarta Dipilih Lewat Pilkada, Raih Suara 50 Persen Plus Satu Dinyatakan Menang

    Nasional
    SK Penambahan Pupuk Subsidi Jadi 9,55 Juta Ton Segera Dirilis

    SK Penambahan Pupuk Subsidi Jadi 9,55 Juta Ton Segera Dirilis

    Nasional
    Dito Mahendra Terdaftar di Perbakin, Klaim Hobi dan Koleksi Senpi

    Dito Mahendra Terdaftar di Perbakin, Klaim Hobi dan Koleksi Senpi

    Nasional
    Golkar Dukung Hasil Pemilu yang Akan Ditetapkan KPU

    Golkar Dukung Hasil Pemilu yang Akan Ditetapkan KPU

    Nasional
    Jokowi Dinilai Tengah Lakukan Manajemen Risiko dengan Panggil 2 Menteri PKB

    Jokowi Dinilai Tengah Lakukan Manajemen Risiko dengan Panggil 2 Menteri PKB

    Nasional
    TKN Pertanyakan kepada Siapa Hak Angket Akan Digulirkan

    TKN Pertanyakan kepada Siapa Hak Angket Akan Digulirkan

    Nasional
    Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui Ubah 1.402 Data DPT Tanpa Rapat Pleno

    Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui Ubah 1.402 Data DPT Tanpa Rapat Pleno

    Nasional
    Pakar Hukum: Menangkan Gugatan Pilpres di MK Nyaris Mustahil

    Pakar Hukum: Menangkan Gugatan Pilpres di MK Nyaris Mustahil

    Nasional
    Ditanya Soal Jatah Kursi di Kabinet Mendatang, Zulhas Serahkan ke Presiden Terpilih

    Ditanya Soal Jatah Kursi di Kabinet Mendatang, Zulhas Serahkan ke Presiden Terpilih

    Nasional
    TPN: Hak Angket Sudah Jadi Sikap Partai, pada Dasarnya Akan Kami Gulirkan

    TPN: Hak Angket Sudah Jadi Sikap Partai, pada Dasarnya Akan Kami Gulirkan

    Nasional
    KPU Usahakan Rekapitulasi Provinsi Papua dan Papua Pegunungan Selesai Malam Ini

    KPU Usahakan Rekapitulasi Provinsi Papua dan Papua Pegunungan Selesai Malam Ini

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com